Mentan SYL Minta Akses Pupuk Dapat Dipermudah untuk Petani

03 Agu 2023, 17:05 WIB

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) saat memberikan sambutan pada kegiatan Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Sentul, Bogor, Kamis (3/8). (Dok. Kementan)

Jakarta, IDN Times – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyebutkan pupuk merupakan variabel penting pertanian. Untuk itu, dia berharap akses pupuk dapat dipermudah untuk petani.

“Pupuk itu penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Akses petani terhadap pupuk jangan sampai dibikin rumit,” ungkap Syahrul saat memberikan sambutan pada kegiatan Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Sentul, Bogor, Kamis (3/8).

Dirinya menyebutkan pembenahan distribusi pupuk perlu dilakukan secepatnya. SOP pun harus diperkuat sehingga mekanisme distribusinya bisa lebih baik.

“Mari kita perbaiki SOP sehingga akses pupuk bisa lebih merata. Ingat di sini ada kepentingan petani,” ungkap Syahrul.

1. Pentingnya digitalisasi dalam pengawasan dan pendataan penerima pupuk

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) saat memberikan sambutan pada kegiatan Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Sentul, Bogor, Kamis (3/8). (Dok. Kementan)

Untuk meningkatkan efektivitas distribusi pupuk, Syahrul menyebutkan pentingnya digitalisasi dalam pengawasan dan pendataan penerima pupuk.

“Sekarang ini zamannya digital. Seharusnya kita bisa manfaatkan sehingga pupuk subsidi bisa diterima sesuai sasarannya,” sebutnya.

Tentang transformasi kebijakan subsidi pupuk, Syahrul mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati.

“Kita harus pelan-pelan. Mengurusi pertanian tidak semudah itu. Apalagi ini nasib petani, kita tidak boleh main-main,” tegasnya.

2. Kerja tim harus dikedepankan dalam distribusi pupuk

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) pada kegiatan Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Sentul, Bogor, Kamis (3/8). (Dok. Kementan)

Syahrul pun mengingatkan, banyak pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk. Kerja tim harus dikedepankan.

“Semua pihak yang terlibat harus memiliki team work. Kita harus menjaga akuntabilitas dengan menggunakan cara-cara yang cepat, cermat, dan akurat,” jelasnya.

Senada dengan Syahrul, Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus menyebutkan program pupuk bersubsidi tidak akan berjalan dengan sukses tanpa keterlibatan institusi negara dan pemerintah lainnya. Di dalamnya menuntut peran serta pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampai pemerintah desa.

“Di sini Ombudsman memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman RI,” ujarnya.

3. Dorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi

Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus pada kegiatan Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Sentul, Bogor, Kamis (3/8). (Dok. Kementan)

Bobby pun mengapresiasi Menteri Pertanian bersama jajarannya yang telah turut mengawal program subsidi pupuk berjalan baik.

“Program ini terus berlanjut sampai saat ini setelah kurang lebih telah berjalan selama hampir 40 tahun. Program pupuk bersubsidi ini memberikan tanda kepada masyarakat bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi mereka,” tambahnya.

Pada workshop yang diselenggarakan Ombudsman ini, Bobby menyebutkan beberapa permasalahan yang akan dibahas, seperti tujuan kebijakan pupuk bersubsidi, kriteria petani penerima pupuk, pendataan, dan penyaluran.

“Terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam tata kelola pupuk bersubsidi, Ombudsman tentunya memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi,” tandas Bobby. (WEB)