Menteri HAM Minta Polisi Akhiri Kasus Dandhy Laksono Lewat Restorative Justice

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah memanggil Dandhy dua kali sebagai saksi terlapor. Namun, Dandhy tak memenuhi panggilan tersebut.

“Prinsipnya kita menghormati proses hukum tetapi sebagai Menteri HAM saya tegaskan Seseorang tidak boleh dihukum karena daya, cipta dan karsanya. Negara menghormati intelektual property rights yang dimiliki setiap warga negara dan itu sejalan dengan berbagai undang-undang termasuk perkap nomor 8 tahun 2009,” kata Pigai.

Sebelumnya, Polda Metro menyebut akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kepala Sub Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar gelar perkara akan dilakukan Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Ini nanti selanjutnya, penyidik dari Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan melaksanakan gelar perkara untuk mengkaji langkah penanganan berikutnya," ujar dia, Sabtu (31/10/2026).

Laporan terhadap Dandhy ini berkaitan dengan film dokumenter Pesta Babi yang dipersoalkan karena diduga menampilkan wajah Mama Sinta tanpa izin. Tak hanya Dandhy, Ketua LBH Merauke, Johnny Teddy Wakum (JTW) juga menjadi terlapor dalam kasus ini.

Yasinta juga pernah membuat pengakuan jika ia tidak pernah memberikan izin aktivitasnya dijadikan materi film Pesta Babi. Pengakuan Yasinta yang beredar lewat video di media sosial menjadi perbincangan di tengah derasnya represi pemutaran film Pesta Babi.