Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta masyarakat untuk mengawasi birokrasi pemerintah. Sebab, Presiden Prabowo Subianto ingin agar pemeringah bisa menjalankan birokrasi yang transparan dan akuntabel.
“Bapak Presiden menginginkan birokrasi yang transparan dan akutabel," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
Menteri Hukum: Presiden Ingin Birokrasi Transparan dan Akuntabel

1. Kemenkum buka forum aduan publik tiap pekan
Salah satu upaya membuat birokrasi transparan dan akuntabel yang dilakukan Supratman adalah dengan menggelar forum pengaduan publik yang disiarkan langsung. Menurutnya, cara ini mengubah birokrasi sekaligus meminta partisipasi publik.
“Setiap hari jumat saya menyediakan forum pengaduan publik, yang disiarkan secara live, tandanya pemerintahan terbuka dan terus berbenah” katanya dalam acara Diskusi Kebangsaan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
2. Supratman ajak KAHMI membuat forum
Pada forum tersebut, Supratman mengajak KAHMI juga membuat forum yang tidak hanya membicarakan kasus per kasus.
“Terlalu Kecil bangsa ini kalau setiap kasus kita diskusikan sampai berdarah-darah," ujarnya.
3. Sejumlah tokoh hadir dalam acara KAHMI
Selain dihadiri Menteri Hukum, Diskusi dan Jalan Sehat KAHMI juga diikuti oleh tokoh tokoh seperti Menko Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra, Hakim Konstitusi MK Arsul Sani, Dirjen Imigrasj Hendarsam Marantoko serta tokoh-tokoh lainnya.
Curated For You
- Menteri Hukum Beberkan Alasan Tarif Naturalisasi WNI Naik Jadi Rp75 Juta25 Jul 2026, 16:24 WIB
- Menteri Hukum Kaji PP 30 Tahun 2026, termasuk Kewarganegaraan24 Jul 2026, 14:21 WIB
- Menteri Hukum Dorong Tata Kelola Royalti Musik dan Jurnalistik di WIPO06 Jul 2026, 22:37 WIB