Menteri Jumhur Hadiri Pre-COP31 Fiji, Dorong Aksi Iklim Global Lebih Konkret
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menghadiri Pre-COP31 di Fiji sebagai bagian dari persiapan menuju COP31 di Antalya, Turki.
Forum tersebut mengadopsi Deklarasi Taku Pakasoa untuk mendukung negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Indonesia menegaskan arah kebijakan menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat dengan menekankan keadilan dan implementasi nyata.
Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menghadiri Pre-Conference of the Parties (Pre-COP31) Leader’s Event di Nadi, Fiji, Selasa (6/10/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan sebagai bagian dari persiapan menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki.
Rangkaian Pre-COP31 yang berlangsung di Fiji dan Tuvalu pada 5–9 Oktober 2026 tersebut dihadiri perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk para kepala negara/pemerintahan, menteri, pejabat tinggi, serta pimpinan organisasi internasional.
Jumhur dalam kesempatan itu mendorong agar aksi iklim global lebih konkret. Ia juga menegaskan pentingnya menjembatani target global menjadi aksi nyata yang berlandaskan keadilan.
“Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret," kata Jumhur dalam forum tersebut.
1. Hasil utama forum: diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa
Pre-Conference of the Parties (Pre-COP31) Leader’s Event di Nadi, Fiji, Selasa (6/10/2026). (Dok. Kementerian Lingkungan Hidup) Jumhur menjelaskan, hasil utama dari forum pemimpin dunia ini adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa.
Deklarasi tersebut menjadi bentuk dukungan nyata masyarakat global bagi Negara- Negara Berkembang Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan Negara- Negara Sedang Berkembang (Least Developing Countries/LDC) dalam meningkatkan mitigasi, mengatasi dampak perubahan iklim, serta memperkuat ketahanan terhadap risiko kerugian dan kerusakan.
“Tuvalu, sebagai salah satu SIDS di kawasan Pasifik, terus menyuarakan urgensi global menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut yang mengancam eksistensi negara-negara kepulauan kecil,” ujarnya.
2. Arah kebijakan Indonesia
Pre-Conference of the Parties (Pre-COP31) Leader’s Event di Nadi, Fiji, Selasa (6/10/2026). (Dok. Kementerian Lingkungan Hidup) Indonesia memaparkan arah kebijakan melalui kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) menuju net- zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah menegaskan bahwa transisi iklim harus berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan kelompok rentan.
"Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri, baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya. Transisi energi kita harus berlangsung secara adil,
teratur, dan berpusat pada masyarakat, sembari memperkuat ketahanan energi, keterjangkauan, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan," tutur Menteri Jumhur.
3. Persetujuan Paris jadi acuan
Pre-Conference of the Parties (Pre-COP31) Leader’s Event di Nadi, Fiji, Selasa (6/10/2026). (Dok. Kementerian Lingkungan Hidup) Menutup rangkaian forum tersebut, Indonesia kembali menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan iklim global saat ini terletak pada eksekusi di lapangan.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities)," kata Jumhur.
