MK Lanjut Sidang Sengketa Pilpres Hari Ini, Pemeriksaan Perkara AMIN

Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini, Senin (1/4/2024).

Berdasarkan informasi di laman resmi MK, sidang hari ketiga tersebut akan digelar mulai pukul 08.00 WIB.

Agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 ini adalah untuk menggelar pemeriksaan perkara lanjutan dengan pembuktian Pemohon I yakni pihak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Sidang nomor perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tersebut digelar di lantai 2 Gedung Utama MK RI, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, dalam sidang hari kedua, Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK Suhartoyo mengingatkan agar pihak AMIN mengajukan saksi dan ahli tak lebih dari 19 orang.

"Hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran pemohon nomor 1 mengajukan saksi dan ahli tidak boleh lebih dari 19 orang," ujar Suhartoyo dalam sidang pada Kamis (28/3/2024) lalu.

Sementara itu, pihak AMIN melalui kuasa hukumnya, Ari Yusuf Amir sempat menyinggung agar sejumlah menteri jadi saksi dalam perkara singketa hasil pilpres tersebut.

Menteri yang sempat disinggung itu ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ari mengatakan, keempat menteri ini dianggap mengetahui soal bantuan sosial yang digelontorkan sebelum hari pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu.

"Jadi, kami secara resmi sudah memasukan surat untuk minta Mahmamah Konstitusi memanggil, lalu mendengarkan keterangan dari empat menteri ini. Kenapa penting menghadirkan empat menteri ini? Karena mereka mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami," ujar Ari kepada IDN Times melalui telepon pada Kamis malam (28/3/2024).

Ia kemudian memberikan contoh Menkeu Sri Mulyani di ruang sidang bisa menyampaikan tentang anggaran bantuan sosial. Ari mengatakan nominal anggaran bansos di 2024 sangat melonjak.

Berdasarkan data dari Kemenkeu, anggaran bansos pada 2024 mencapai Rp496 triliun. Angka itu nyaris menyamai nominal bansos ketika terjadi pandemik COVID-19 yakni Rp498 triliun.

"Bagaimana bansos, kok (nominalnya) bisa melonjak di 2024? Itu anggarannya dari mana. Apakah sudah disiapkan, apakah sudah direncanakan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024 ini. Kalau dulu di 2020 ada (pandemik) COVID-19. 2024 ini tidak ada apa-apa. Tapi, nominal anggarannya naik luar biasa. Ini yang mau kami tanyakan," kata dia.

Lebih lanjut, Ari menjelaskan Mensos Risma dibutuhkan kehadirannya untuk menjelaskan terkait perencanaan, penyaluran dan distribusi bansos tersebut. "Apakah bansos itu sudah tepat guna. Semua setuju bahwa bansos itu penting. Tapi, kami tidak setuju bila bansos dipolitisasi, sehingga orang yang menerima justru orang-orang yang tidak berhak. Hanya untuk menaikan suara paslon tertentu," kata advokat senior itu.

Sementara, kehadiran Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dibutuhkan untuk menjelaskan terkait personalisasi bansos. Selain itu, kata Ari, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN itu dilaporkan banyak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

"Dia mengatakan bansos secara terang-terangan merupakan bantuan dari Jokowi. Berorasi atas nama Jokowi, lalu minta rakyat agar mendukung paslon 02. Itu juga sudah kami laporkan ke Bawaslu," tutur dia.

Sedangkan, peranan Menko Perekonomian, Airlangga yang ingin digali sama seperti posisi Zulkifli. Apalagi, Airlangga ketika berkampanye di Nusa Tenggara Timur (NTT), ia meminta warga untuk merekam video berisi ucapan terima kasih kepada Jokowi.

Oleh sebab itu, ia berharap MK dapat mengabulkan pemanggilan keempat menteri tersebut. Ari pun sudah mendapatkan lampu hijau dari PDI Perjuangan, parpol tempat Risma bernaung.

"Tadi, pihak 03 juga mendukung argumen kami. Kenapa? Karena ini penting untuk mengungkap semua tabir," katanya.

Ari pun juga menjelaskan alasan mengapa bukan pihak paslon 01 yang meminta agar keempat menteri tersebut hadir di sidang MK. "Kami tidak punya kemampuan untuk menghadirkan mereka. Kecuali kalau nanti kita sudah jadi presiden, bisa kita hadirkan mereka," ujarnya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.

MK Lanjut Sidang Sengketa Pilpres Hari Ini, Pemeriksaan Perkara AMIN

Intinya sih...

Editorial Team

Tonton lebih seru di