Momen Menhan Jepang Temui Prabowo saat Mahasiswa Demo di Bundaran HI

Dalam kesempatan itu, Koizumi menyampaikan kembali komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama pertahanan dengan Indonesia, berdasarkan Defence Cooperation Arrangement (DCA) yang diteken kedua Menhan pada Mei 2026. Prabowo pun menyambut baik perkembangan positif kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang, dan mendorong penguatan kemitraan yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

"Pembahasan juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui pertukaran personel, pendidikan, dan kerja sama akademik, termasuk penerimaan kadet Indonesia di National Defense Academy, Jepang," kata Rico.

Kedua negara memandang kerja sama antar manusia sebagai pondasi penting dalam memperkuat hubungan bilateral jangka panjang.

Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai penguatan kerja sama keamanan maritim, logistik, pemeliharaan, serta berbagai peluang kerja sama pertahanan dan teknologi yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme dialog dan pembahasan di tingkat teknis.

Kerja sama tersebut, kata, Rico, diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pertahanan kedua negara, sekaligus berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan.

Penguatan kerja sama keamanan maritim itu diduga juga terkait tawaran penjualan kapal fregat kelas Mogami dan kapal selam dari Negeri Sakura. Tawaran alutsista dari Jepang itu sempat diakui Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali.

Tawaran tersebut, kata Ali, disampaikan dalam pertemuan Menhan Jepang Shinjiro Koizumi dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada awal Mei 2026. Menurut Ali, pembahasan masih berlangsung di Kementerian Pertahanan dan keputusan akhir akan ditentukan Pemerintah Indonesia.

Kunjungan Menhan Koizumi ke Jakarta dilakukan tak lama usai Negeri Matahari Terbit itu menghapus batasan kategori transfer peralatan pertahanan dan teknologi kepada 17 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh alutsista seperti jet tempur, rudal, dan peralatan militer lainnya dari Negeri Sakura dengan lebih mudah.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Myochin Mitsuru, mengungkapkan sebelumnya Jepang hanya mengizinkan transfer untuk lima kategori terbatas, yaitu penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, dan perlindungan.

"Pada masa lalu sebelum hari ini, Jepang telah membatasi transfer peralatan pertahanan dan teknologi menjadi lima kategori, yaitu penyelamatan, transportasi, peringatan, pengamatan, dan perlindungan. Kami membatasi diri hanya untuk lima alasan itu," ujar Myochin di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Selatan, Kamis, 23 April 2026.

Lebih lanjut, Myochin mengatakan, aturan sebelumnya dinilai tidak praktis. Ia mencontohkan jika Jepang menyediakan rudal pesisir ke Indonesia dengan syarat hanya digunakan untuk perlindungan, maka secara operasional hal itu sulit diterapkan.

"Karena jika kita menyediakan rudal ke Indonesia dengan pesan tolong gunakan hanya untuk perlindungan, itu tidak berfungsi secara praktis. Jadi kami menghilangkan restriksi ini,"  katanya.

Menurut Myochin, di dunia saat ini tidak ada negara yang mampu melindungi dirinya sendiri tanpa dukungan mitra. Maka itu, Jepang membutuhkan negara mitra yang memiliki pemikiran sama untuk berbagi teknologi dan peralatan pertahanan.