Momen Qodari dan Dudung Serah Terima Jabatan Kepala Staf Kepresidenan
- Jabatan Kepala Staf Kepresidenan resmi berpindah dari M Qodari ke Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dalam acara serah terima di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta.
- Dudung menyatakan telah menerima banyak laporan terkait program prioritas Presiden Prabowo dan berkomitmen melanjutkan pengawalan kegiatan KSP agar lebih optimal.
- Dudung berencana membuka layanan aduan masyarakat 24 jam berbentuk posko dan nomor telepon langsung untuk menyalurkan keluhan ke kementerian terkait.
Jakarta, IDN Times - Jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) resmi berpindah ke Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, dari M Qodari. Keduanya kemudian melangsungkan acara serah terima jabatan di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (28/4/2026).
Dalam acara tersebut, sejumlah pegawai KSP tutur menyaksikan acara serah terima jabatan. Qodari nampak mengenakan setelan jas, kemeja putih dan dasi biru. Sementara itu, Dudung terlihat mengenakan kemeja berwarna krem lengan panjang. Qodari bersyukur acara serah terima berjalan dengan lancar.
"Tadi alhamdulillah juga saya sudah bersilaturahmi dengan beliau, sudah menceritakan situasi dan kondisi di KSP, termasuk tugas-tugasnya, termasuk organisasinya, dengan maksud dan tujuan supaya beliau begitu masuk langsung bisa tancap gas melaksanakan program-program prioritas nasional sebagaimana yang menjadi tugas dari KSP," ujar Qodari di kantor KSP, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
1. Dudung sudah mendapat banyak laporan
Dalam kesempatan itu, Dudung mengaku sudah mendapat banyak laporan. Menurutnya, sudah banyak program prioritas Presiden Prabowo yang dijalankan oleh KSP.
"Ini sudah dikawal dengan baik dan nanti akan kita lanjutkan tentunya untuk kesempurnaan kegiatan-kegiatan KSP berikutnya," kata Dudung.
2. Dudung akan buka layanan aduan KSP 24 jam
Dudung mengaku, akan membuat layanan aduan KSP selama 24 jam penuh. Layanan ini sebagai penyambung lidah antara masyarakat ke pemerintah.
"Ya, maksud saya salah satunya program kegiatan tugas pokoknya dari KSP itu adalah sebagai penyambung antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian, termasuk pemerintah daerah," ucap dia.
Nah, ini yang kemudian nanti banyak program-program yang sering terjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini seakan-akan seperti tumpang tindih. Ini yang perlu kita selaraskan, sehingga kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat, ini secara langsung pasti bisa kita tangani atau kita salurkan nanti ke kementerian yang terkait," kata dia.
3. Layanan aduan bisa berbentuk posko
Menurutnya, layanan aduan itu bisa berbentuk posko. Nantinya, aduan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti ke kementerian terkait.
"Nanti berupa posko. Nanti akan saya buat di sini, termasuk ya nomor telepon yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat," ujar Dadang.
