PA 212 Kekeh Akan Gelar Aksi 1812 Meski Tak dapat Izin dari Polisi
Jakarta, IDN Times - Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan tetap menggelar aksi 1812 di depan Istana Negara, Jakarta, meskipun tidak mendapat izin dari Polda Metro Jaya.
Aksi 1812 akan digelar oleh Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI, untuk menuntut pengungkapan kasus bentrokan antara polisi dan anggota FPI yang menewaskan enam laskar FPI dan pembebasan pemimpin FPI Rizieq Shihab.
PA 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama termasuk dalam bagian aliansi tersebut.
"Insyaallah ANAK NKRI TETAP AKAN AKSI,” kata Ketua umum PA 212 Slamet Ma’rif saat dihubungi IDN Times, Kamis (17/12/2020).
1. PA 212 kecewa dengan adanya larangan aksi 1812 dari kepolisian
Slamet mengaku kecewa atas adanya larangan aksi tersebut. Bahkan dia menilai demokrasi di Indonesia sudah mati karena kebebasan berpendapat tidak boleh lagi disuarakan di negeri ini.
"Innalilahi wa inna ilaihi Raji’un. Pertanda matinya demokrasi di Indonesia jika mengeluarkan pendapat atau unjuk rasa di negara demokrasi sudah dilarang,” ujar Slamet.
2. Polda Metro Jaya tak berikan izin aksi 1812
Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan, kepolisian tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait unjuk rasa di tengah pandemik COVID-19.
Hal ini dikatakan Yusri untuk merespons rencana aksi demonstrasi 1812 yang menuntut pembebasan pendiri FPI Rizieq Shihab.
"Ya tidak mengeluarkan izin, (STTP) tidak dikeluarkan. Kami akan lakukan operasi kemanusiaan mulai dari preventif kita mulai dari daerah-daerah. Kita sampaikan kalau ada kerumunan massa, kita sampaikan tidak boleh ada kerumunan. Operasi kemanusiaan yang akan kita lakukan," ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Rabu (16/12/2020).
3. Polisi akan bubarkan masyarakat yang berkerumun
Yusri mengatakan, walau tidak mengeluarkan izin pihaknya akan tetap berjaga untuk mengamankan kondisi di tengah masyarakat. Pihaknya juga tak akan segan untuk mengimbau masyarakat yang berkumpul untuk membubarkan diri.
"Kami secara preventif, kami sampaikan mau ada kumpul 10 orang, kami datangi. Mekanismenya seperti itu," kata Yusri.
