Pakar Hukum: Gugatan Partai Prima ke PN Bisa Jadi Preseden Buruk

Jakarta, IDN Times - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, bisa menjadi preseden buruk dalam iklim negara hukum.
Bivitri menilai gugatan Partai Prima yang diajukan ke PN Jakarta Pusat terhadap KPU, sejatinya sudah menyalahi aturan karena membawa masalah privat antara parpol dan KPU ke ranah perdata.
Menurutnya gugatan yang diajukan Partai Prima semestinya bisa selesai di ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan di tingkat pengadilan negeri.
1. Bisa jadi preseden buruk dalam dunia hukum

Jajaran Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di Kantor DPP Prima, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Bivitri mengatakan jika gugatan Partai Prima yang dikabulkan PN Jakpus tak ditindaklanjuti dengan melakukan banding, maka bisa jadi wacana penundaan Pemilu 2024 terus bergulir.
Bergulirnya wacana tersebut dikhawatirkan akan membuat sejumlah pihak yang memang menginginkan penundaan pemilu, menjadi tergugah melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Padahal gugatan terhadap konstitusi merupakan wewenang PTUN.
“Saya bilang iya (jadi preseden buruk). Kalau ini terus menerus dilakukan terus menerus akan jadi preseden buruk dan terus menerus gangguan terhadap pelaksanaan pemilu itu terjadi,” ujarnya dalam Ngobrol Seru bersama IDN Times, Jumat (3/3/2023).
2. Kekhawatiran dicontoh partai lain

Jajaran Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di Kantor DPP Prima, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Bivitri juga menyampaikan kekhawatirannya akan tindakan Partai Prima yang membawa masalah privat ke ranah hukum perdata.
Dia menyebut jika gugatan ini sampai gol hingga penundaan pemilu terjadi, dikhawatirkan parpol lain mengikuti jejak Partai Prima dengan membawa ranah privat ke masalah hukum perdata.
“Karena main-main dengan PN itu sudah dilakukan oleh beberapa anggota DPR,” ujar Bivitri.
3. Gugatan Partai Prima ke PN Jakpus tak bisa diterima di pengadilan negeri

Instagram/@jenteralawschool Bivitri menegaskan gugatan Partai Prima sebagai partai politik di PN Jakpus sejatinya adalah urusan privat, yang tak bisa diselesaikan dengan proses hukum perdata.
Masalah administrasi yang dialami Partai Prima saat dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) sebagai partai politik di KPU, kata Bivitri, semestinya selesai di ranah Bawaslu dan PTUN, bukan pengadilan negeri.
"Sementara yang kita bicarakan adalah perdata. Argumennya adalah perbuatan melawan hukum oleh KPU. KPU jadi tergugat. Juga yang aneh kalau perbuatan melawan hukum oleh penguasa itu kan di PTUN, tapi kok diterima di pengadilan negeri," kata Bivitri.


























