Partai Buruh dan KSPI Tuntut Pemerintah Baru Hapus Outsourcing
Jakarta, IDN Times - Massa dari Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SPKEP) menggelar demonstrasi di depan Istana Kepresidenan, Kamis (29/2/2024).
Demo yang berlangsung siang hari itu diguyur hujan, namun massa tetap semangat menyuarakan tiga tuntutan rakyat (Tritura) kepada pemerintah dan KPU.
Tiga tuntutan rakyat yang diaspirasikan dalam aksi kali ini yaitu pertama, turunkan harga-harga bahan pokok. Kedua, cabut Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, ketiga, tegakkan pemilu bersih.
1. Upah memang naik tapi inflasi lebih tinggi
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, akibat Omnibus Law upah buruh di Bekasi dan Karawang yang merupakan kota industri, memang naik 1,58 persen. Tapi, inflasi yang terjadi sekarang sebesar 2,8 persen.
"Nggak masuk akal. Nggak ada di dunia itu kenaikan upah di bawah harga inflasi. Kalau dihitung, harga beras, harga sembako, harga telur, itu tembus juga di 20 persen inflasi makanan," ujar Said.
Said mencontohkan daerah Jawa Timur yang mengalami kenaikan upah sebesar Rp13 ribu per bulan. Bila dirinci lagi, sehari cuma Rp500.
"Toilet aja Rp2.000. Ke toilet aja nombok. Ini akal sehat apa yang dipakai oleh pemerintah menggunakan dasar Undang-Undang Cipta Kerja dalam menaikkan upah minimum," tambah Said.
2. Berharap pemerintahan baru hapus sistem outsourcing
Menurut Said, sekarang outsourcing sudah masif di semua lini. Baik itu di sektor industri, media, pabrik, maupun di kantor-kantor, semua sudah menggunakan sistem outsourcing dengan upah minimum yang murah.
Said dan segenap Partai Buruh serta KSPI juga berharap pemerintahan baru ke depan, yang kemungkinan besar sementara ini adalah Pak Prabowo Subianto, supaya anti-outsourcing.
"Kami berharap Pak Prabowo mewujudkan itu. Tidak ada upah minimum, tapi upah yang layak diiringi produktivitas dan juga kemampuan efisiensi kerja dari para buruh," tutur Said.
3. Tiga alasan menegakkan pemilu bersih
Sedangkan terkait Pemilu 2024, menurut Said, ada tiga alasan kenapa pemilu khususnya di pemilihan legislatif, kotor sekali dan menjijikan.
Alasan pertama adalah keberadaan Sirekap dan real count KPU yang tidak nyambung. Said menyebutkan, dari temuan Partai Buruh, suara Partai Buruh itu turun terus di Sirekap. Begitu juga di real count, turun juga.
"Bagaimana mungkin jumlah suara dihitung, turun. Kalau persentase mungkin. Makin banyak yang masuk, kalau tetap jumlah suaranya, maka akan berkurang. Tapi, ini jumlah suara," ujar Said.
"Temuan Partai Buruh di Dapil Sumatra Utara, di Deli Serdang. Tertera di C1 hasil dari KPU, itu ada 1 atau 2 suara. Tapi di totalnya 0, bayangkan kalau 2 suara dihilangkan punya Partai Buruh, kali 823 ribu, 1,6 juta suara hilang. Kami ingatkan KPU jangan main-main. Buruh itu sekali dicurangi, lumpuh ekonomi kita bikin," tegasnya.
Alasan kedua, "mana C1 atau C hasil yang benar," ujar Said pada awak media.
Ia menjelaskan bahwa pada pemilihan sebelumnya ada hologram, sedangkan di Pemilu 2024 ini, hasil formulir C1 tidka ada hologram, tidak bisa menentukan mana formulir C1 atau C hasil yang benar.
Alasan ketiga, hak angket. Said bersama Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz dan Ketua Umum SPN, Joko Heriono menyebutkan, bahwa hak angket ini adalah hak rakyat untuk mendapatkan pemilu bersih. Untuk mengecek, mengawal pemilu bersih, adil, dan jurdil.
"Bila mana ini tidak dipenuhi, bisa dipastikan, di antara tanggal 10 sampai 23 Maret, tiga hari berturut-turut Partai Buruh dan gerakan buruh, ratusan ribu akan kepung KPU pusat. KPUD di seluruh daerah, kami kepung. Kami ingin mendapatkan pemilu bersih, khususnya di pemilihan legislatif," tegas Said.
