Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Kemlu Tak Diajak Diskusi Prabowo soal Dewan Perdamaian, Benarkah?

Kemlu Tak Diajak Diskusi Prabowo soal Dewan Perdamaian, Benarkah?
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace (BoP) Charter pada Kamis, 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. (dok. BPMI Setpres)
Intinya sih...
  • Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (BoP) dipertanyakan banyak pihak, termasuk Ketua Pusat Studi Amerika UI Profesor Suzie Sudarman.
  • Board of Peace dipimpin oleh Amerika Serikat, dibentuk untuk mengawasi administrasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi di Jalur Gaza pascaperang.
  • Pemerintah Indonesia bergabung dengan BoP untuk memastikan forum tersebut tidak melenceng dari tujuan awalnya, yaitu menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) banyak yang tak menyetujuinya. Banyak pihak menilai, Indonesia seharusnya tidak perlu bergabung dengan dewan buatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Salah satunya Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia (UI) Profesor Suzie Sudarman. Kepada IDN Times, Suzie menuturkan, keputusan Indonesia bergabung dengan BoP diambil tanpa melibatkan pendapat dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan akademisi.

“(Akademisi) tidak pernah dilibatkan, Kemlu juga tidak,” tuturnya lewat pesan singkat, Rabu (28/1/2026).

Hal tersebut, kata dia, terjadi sejak Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu) RI. IDN Times langsung mengonfirmasi hal tersebut ke Kemlu. Juru bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang langsung membantah pernyataan tersebut.

“Itu tidak benar,” tegas Yvonne dalam pesan singkatnya.

Ia menuturkan, Menlu Sugiono yang mengurus semuanya. “Yang mengurus semua Menlu, saya sendiri berkomunikasi dengan unit-unit terkait di Kemlu dan KBRI Washington D.C (terkait gabuny BoP),” tutur Yvonne.

Board of Peace atau Dewan Perdamaian adalah sebuah organisasi antarpemerintah yang dipimpin oleh Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump. Dewan Perdamaian dibentuk untuk mengawasi administrasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi di Jalur Gaza pascaperang.

Tujuan utamanya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola hukum, dan mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terdampak konflik, khususnya Gaza. Struktur dari BoP ini telah diumumkan Trump pada 15 Januari 2026, sebagai fase kedua dari rencana perdamaian 20 poin AS untuk mengakhiri perang di Palestina.

Menlu Sugiono menjelaskan, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip utama sebagai alasan bergabung BoP. Ia menekankan, keikutsertaan Indonesia justru dimaksudkan untuk memastikan forum tersebut tidak melenceng dari tujuan awalnya.

“Posisi Indonesia dan negara-negara lain adalah untuk memastikan bahwa Board of Peace ini tetap berjalan pada tujuan utamanya,” ujar Sugiono di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Menurutnya, Board of Peace sejak awal lahir dari upaya menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina, sehingga Indonesia akan terus mendorong agenda tersebut dari dalam.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Jujuk Ernawati
EditorJujuk Ernawati
Follow Us

Latest in News

See More

CEK FAKTA: Terpidana Korupsi Rahmat Effendi Bebas Bersyarat

29 Jan 2026, 06:00 WIBNews