Beri 6 Saran Board of Peace, Dino: RI Bisa Keluar Jika Melenceng
- Perlu adanya opsi keluar dan penolakan beban finansialSaran pertama yang disampaikan Dino adalah pentingnya Indonesia selalu menyimpan opsi untuk keluar dari Board of Peace. Ia mengingatkan, keanggotaan tidak boleh bersifat mengikat secara membabi buta.
- Peran Indonesia dalam isu Gaza dan pasukan perdamaianDino menyebut persoalan paling rumit adalah bagaimana menyikapi Hamas dalam konteks politik dan keamanan. Indonesia juga pernah menjadi mediator dalam berbagai konflik internal.
- Rakyat Palestina butuh solusi politik dan sosial, bukan bisnisDino menyoroti pendekatan pembangunan Gaza yang dinilainya terlalu berorientasi bisnis. Menurutnya, trauma akibat sekitar
Jakarta, IDN Times - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyampaikan enam saran strategis kepada pemerintah Indonesia terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Menurutnya, meskipun Indonesia telah resmi bergabung, posisi tersebut harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi.
Dino menegaskan, prinsip politik luar negeri bebas aktif harus tetap menjadi pedoman utama Indonesia. “Bebas aktif mengharuskan kita untuk tidak menjadi antek siapa pun,” ujar Dino dalam video pernyataannya, Senin (26/1/2026).
Ia menyebut, Board of Peace menyimpan potensi penyimpangan tujuan, terutama jika forum tersebut berubah menjadi alat agenda politik tertentu. Karena itu, Indonesia tidak boleh bersikap pasif atau sekadar mengikuti arus.
“Terlepas dari semua ini, karena Indonesia sudah keburu masuk dalam Board of Peace, saya ada enam saran untuk pemerintah Indonesia,” kata Dino, menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini.
1. Perlu adanya opsi keluar dan penolakan beban finansial
Saran pertama yang disampaikan Dino adalah pentingnya Indonesia selalu menyimpan opsi untuk keluar dari Board of Peace. Ia mengingatkan, keanggotaan tidak boleh bersifat mengikat secara membabi buta.
“Kalau Board of Peace ternyata melenceng atau bahkan mengecilkan peran perdamaian, sebaiknya kita keluar,” ujarnya.
Dino menilai Indonesia tidak boleh terjebak dalam forum yang bertentangan dengan nilai dan hukum internasional.
Ia juga mengingatkan risiko jika Board of Peace berubah menjadi alat politik personal. “Kalau Board of Peace benar-benar menjadi Board of Trump dan menjadi platform agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan prinsip kita, sebaiknya kita keluar,” tegasnya.
Selain itu, Dino menolak keras kewajiban finansial yang dinilainya tidak masuk akal. “Indonesia tidak mungkin membayar iuran 1 miliar dolar untuk menjadi anggota permanen,” katanya.
Ia menambahkan, jumlah tersebut 500 kali lebih besar dari iuran tahunan Indonesia untuk PBB.
2. Peran Indonesia dalam isu Gaza dan pasukan perdamaian
Saran kedua dan ketiga berkaitan langsung dengan isu Gaza. Dino menyebut persoalan paling rumit adalah bagaimana menyikapi Hamas dalam konteks politik dan keamanan.
Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman berharga yang bisa dibagikan. “Indonesia dapat berbagi pandangan berdasarkan pengalaman kita, seperti demiliterisasi dan rekonsiliasi di Aceh,” ujarnya. Indonesia juga pernah menjadi mediator dalam berbagai konflik internal.
Dino menilai kontribusi yang paling diharapkan dari Indonesia adalah keterlibatan dalam pasukan perdamaian internasional. “Yang paling diharapkan Presiden Donald Trump adalah kontribusi Indonesia dalam pasukan perdamaian International Stabilization Force(ISF),” kata Dino.
Namun, ia menegaskan Indonesia harus menentukan syaratnya sendiri. “Jangan sampai Indonesia seolah menjadi satpam proyek properti orang lain,” ujarnya.
Ia juga menolak jika Indonesia diminta melucuti senjata Hamas. “Ini bukan misi TNI dan bisa membuat kita bentrok dengan rakyat Palestina,” tegas Dino.
3. Rakyat Palestina butuh solusi politik dan sosial, bukan bisnis
Saran keempat Dino menyoroti pendekatan pembangunan Gaza yang dinilainya terlalu berorientasi bisnis. Ia mengaku khawatir melihat konsep ‘New Gaza’ yang futuristis.
“Yang dibutuhkan rakyat Palestina bukan solusi bisnis, tapi solusi politik dan solusi sosial,” tegas Dino.
Menurutnya, trauma akibat sekitar 70 ribu korban jiwa tidak bisa disembuhkan dengan uang semata.
Ia mengingatkan, pengalaman Indonesia juga menunjukkan hal serupa. “Seperti Indonesia dulu, yang paling ditunggu rakyat bukan kesejahteraan, tapi kemerdekaan,” katanya.
Dino menambahkan, “Tanpa kemerdekaan, semua yang lain tidak ada artinya.”
Saran kelima dan keenam menekankan sikap tegas Indonesia. Dino menilai terdapat perbedaan tujuan mendasar dalam Board of Peace.
“Jika tidak ada komitmen ke arah solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina, Indonesia perlu keluar dalam satu atau dua tahun,” ujarnya.
Ia menutup dengan pesan agar Indonesia bersikap kritis dan independen. “Indonesia harus menjadi anggota yang kritis, bukan pasif dan penurut,” kata Dino.
“Jika merasa dimanfaatkan, Indonesia sebaiknya segera cabut, karena itu dimungkinkan oleh Pasal 2.4 Piagam Board of Peace,” tutupnya.
