PBHI Kritik Pansel KPK: Rekam Jejak Kandidat Harus Diperiksa Ketat
- Ketua PBHI kritik pansel seleksi capim dan dewas KPK karena dianggap kurang ketat dalam meneliti rekam jejak para kandidat.
- Pegiat antikorupsi kecewa dengan pelemahan KPK di bawah pemerintahan Jokowi, mendesak Prabowo mengembalikan KPK ke jalur yang benar.
- Mantan anggota Pansel Capim-Dewas KPK periode 2015-2019 menekankan pentingnya integritas dalam proses seleksi ini dan menilai pansel hanya memilih berdasarkan keterwakilan kontingen.
Jakarta, IDN Times - Ketua Pemberi Bantuan Hukum & Pembela HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengkritik panitia seleksi calon pemimpin (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Julius yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi itu menilai, pansel harus lebih ketat meneliti rekam jejak para kandidat.
Salah satunya memeriksa secara menyeluruh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari 20 kandidat yang telah diloloskan.
"Selain itu, masih ada nama-nama dengan rekam jejak kinerja buruk yang korup, harusnya dicoret sejak awal proses,” kata dia, dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).
1. KPK alami pelemahan serius
Pegiat antikorupsi Wanda Hamidah mengaku kecewa dengan kondisi KPK saat ini. Menurutnya, KPK telah mengalami pelemahan serius di bawah pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Ia mendesak presiden terpilih Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam mengembalikan KPK ke jalur yang benar.
“Jangan sampai kita de javu pada pemilihan Capim-Dewas KPK periode lalu yang menghasilkan pemimpin terpilih yang memiliki track record yang buruk,” kata dia.
2. Integritas jadi hal penting dalam proses seleksi
Sementara itu, Natalia Soebagjo, mantan anggota Pansel Capim-Dewas KPK periode 2015-2019, menekankan pentingnya integritas dalam proses seleksi ini.
“Pengalaman saya waktu menjadi pansel saat itu tentunya tidak bisa jadi patokan pansel sekarang, tapi ada poin yang penting yang harus dinilai pansel, yaitu integritas,” katanya.
Dia menyampaikan KPK telah kehilangan independensi dan integritasnya. Masyarakat dinilai harus mengawasi proses seleksi ini, meskipun harus realistis bahwa KPK pasca TWK sudah tidak bisa diandalkan seperti dulu.
3. Ini 20 nama calon pimpinan dan dewas KPK
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai pansel hanya memilih berdasarkan keterwakilan kontingen yakni Aparat Penegak Hukum, Internal KPK, dan Pegawai Negeri Sipil. Pansel dinilai tidak melihat berdasarkan rekam jejak setiap kandidat sejara objektif.
Pansel telah mengumkan 20 nama calon pimpinan dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang lolos profile assessment, berikut daftarnya:
- Agus Joko Pramono
- Ahmad Alamsyah Saragih
- Didik Agung Widjanarko
- Djoko Poerwanto
- Fitroh Rohcahyanto
- Harli Siregar
- I Nyoman Wara
- Ibnu Basuki Widodo
- Ida Budhiati
- Johan Budi Sapto Pribowo
- Johanis Tanak
- Michael Rolandi Cesnanta Brata
- Muhammad Yusuf
- Pahala Nainggolan
- Poengky Indarti
- Sang Made Mahendrajaya
- Setyo Budiyanto
- Sugeng Purnomo
- Wawan Wardiana
- Yanuar Nugroho.
