PDIP Minta Gibran Klarifikasi Kasus UBK, Singgung Persoalan Hukum

Menurut Deddy, informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya dugaan mahasiswa menerima uang antara Rp20 juta hingga Rp30 juta dari komitmen sebesar Rp300 juta semakin memperburuk persepsi publik terhadap peristiwa tersebut.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut etika politik, tetapi juga berpotensi menjadi persoalan hukum apabila benar terdapat keterlibatan aparat kepolisian maupun Gibran.

Deddy menilai polemik ini berbahaya karena dapat memunculkan kesan ada pihak tertentu yang berusaha mengambil keuntungan politik dari situasi ketika mahasiswa sedang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

"Itu menambah buruk lagi. Eh tadi ada persoalan etika, ini ada lagi persoalan sebenarnya ini bisa dikatakan peristiwa hukum juga kalau itu dilakukan oleh aparat kepolisian maupun oleh Pak Wapres atau bawahannya," kata dia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara RI, Bambang Eko Suhariyanto mengatakan, akan mengecek informasi dugaan pemberian uang kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) agar tidak menggelar demonstrasi di depan Istana Negara.

Pernyataan ini disampaikan Bambang Eko saat dimintai tanggapan mengenai pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin yang mengaku menerima uang setelah bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6/2026).

"Coba nanti saya monitor dulu. Saya enggak ngikutin yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi, oke ya," ujar Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) kembali menjadi sorotan. Hal ini terjadi usai ramai di media sosial mengenai dugaan adanya penerimaan uang oleh sejumlah mahasiswa yang mengikuti audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu.

Isu tersebut memicu desakan dari kalangan mahasiswa Universitas Bung Karno agar para pengurus BEM FH memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan dugaan yang beredar. Proses konfrontasi antarmahasiswa sempat disiarkan secara langsung melalui platform TikTok dan dibagikn ke sejumlah media sosial.

Ketua BEM FH UBK Abdi Maludin menyampaikan permintaan maaf di hadapan mahasiswa. “Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua,” kata Abdi dalam video yang beredar, dikutip dari Instagram @marhaenpress, Selasa (23/6/2026).

Sejumlah pengurus mahasiswa disebut mengakui menerima uang dengan nominal sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per orang.

Abdi Maludin diketahui menghadiri audiensi dengan Wakil Presiden Gibran bersama rombongan mahasiswa lain yang berjumlah 15 orang. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang dapat memastikan sumber maupun tujuan pemberian uang tersebut.

Di tengah ramainya pembahasan mengenai dugaan penerimaan uang tersebut, muncul berbagai klaim lain di media sosial. Salah satu akun di platform X, @txtdarigenz97 mengunggah narasi yang menyebut kelompok mahasiswa yang menemui Wakil Presiden Gibran diduga menerima dana hingga Rp300 juta.

“Masih ingat mahasiswa yang diajak gibran masuk ke istana? Ternyata mereka menerima suap pas ketemu gibran sebesar 300 juta. Bayangin banyaknya relawan yg nunggu berjam-jam menunggu hasil rapat mereka dengan wapres, tapi ternyata semuanya sudah di-setting. Malam ini mereka lagi di introgasi oleh mahasiswa UBK,” tulis akun tersebut.