PDIP Minta Prabowo Copot Polisi Diduga Intervensi Pilkada Papua Tengah

Ronny juga menuding kepolisian setempat telah melakukan kriminalisasi terhadap Ketua KPUD Paniai berdasarkan laporan masyarakat. Ia meminta masyarakat Papua Tengah, terutama pendukung PDIP, untuk tetap mengawal proses demokrasi.

"Kami meminta untuk masyarakat yang ada di Papua Tengah yang merupakan pendukung PDI Perjuangan agar mengawal proses ini, menjaga demokrasi, agar jangan demokrasi ini dirusak oleh kepentingan-kepentingan politik, syahwat kekuasaan yang dipertontonkan secara luas dan yang sudah tersebar di media sosial dan di media," ucap dia.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Deddy Sitorus, turut menyoroti rekaman video yang menunjukkan intervensi aparat kepolisian dalam proses rekapitulasi suara.

"Kami ingin membuka mata hati dan meminta perhatian dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, terutama agar meminta pertanggungjawaban dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas apa yang terjadi pada perhitungan rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah, di mana menurut kami hal ini secara telanjang menunjukkan bagaimana kebrutalan dari aparat yang mencoba merampok, membegal hasil pemilu kita," kata Deddy.

PDIP menjelaskan, aksi represif aparat kepolisian terjadi pada Rabu (11/12/2024). Awalnya, rekapitulasi suara untuk Cabup-Cawabup Paniai serta Cagub-Cawagub Papua Tengah berjalan lancar mulai pukul 09.30 WIT.

"Pembacaan hasil suara lapangan dari tingkat Distrik dimulai dari Distrik Topiyai hingga pada Distrik Aweida berjalan lancar," kata Ronny.

Namun, sekitar pukul 10.30 WIT, keributan terjadi ketika giliran penghitungan suara dari Distrik Wegemuka. Saksi dari dua Cagub Papua Tengah, Natalis Tabuni dan Wilem Wandik, serta saksi dari Cabup Paniai, Oktopianus Gobai, Roby Kayeme, dan Nason Uti, mulai membuat keributan dan merusak perlengkapan pleno.

"Pada Pukul 11.00 WIT saksi dari lima kandidat Calon Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Paniai, mulai memberikan tanggapan atas keberatan hingga terjadi keributan sampai dengan menghancurkan perlengkapan meja persidangan," ujar Ronny.

Meski KPUD Paniai berusaha melanjutkan pleno sesuai aturan, situasi tidak kondusif. Aparat kepolisian, termasuk Kapolres Kabupaten Paniai Kompol Deddy A. Puhiri, memasuki ruang pleno dengan senjata lengkap tanpa permintaan dari penyelenggara.

Pada pukul 12.20 WIT, Kompol Deddy menginstruksikan agar pleno berjalan damai, namun kericuhan berlanjut hingga polisi kembali memasuki ruangan pada pukul 13.40 WIT. Kabagops Polres Paniai AKP Hendry Joedo Manurung diduga menekan komisioner KPUD untuk menghentikan pleno.

"Luruskan yang bermasalah yang tidak bermasalah lanjut, ternyata kalian bolak-balik," ujar Hendry, seperti ditirukan Ronny.

Akibat tekanan tersebut, pleno dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan. PDIP menegaskan, tindakan Polisi ini adalah ancaman serius terhadap demokrasi di Indonesia dan meminta Presiden Prabowo untuk bertindak tegas demi menjaga integritas pemilu.