Peduli Disabilitas, Yuk Sosialisasi ASEAN Enabling Masterplan 2025

Gufroni mengatakan PPDI telah melakukan lokakarya advokasi untuk menganalisis kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, dan juga terkait ASEAN Enabling Masterplan 2025. Dia berharap semua pihak bersama-sama mendorong kembali agenda pengarusutamaan kaum disabilitas dalam kebijakan dan program pembangunan.

“Kami mengajak pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, organisasi mitra pembangunan, perguruan tinggi, pihak swasta, dan media untuk bersama-sama melakukan sosialisasi ASEAN Enabling Masterplan 2025 secara lebih luas, dan berkontribusi semaksimal mungkin sesuai peran dan bidang masing-masing,” ujar dia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan terkait penyandang disabilitas, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

Namun, pemerintah masih harus menyelesaikan tujuh peraturan sebagai turunan dari UU tersebut. Gufroni menyebut sudah banyak kejadian diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas, yang mendesak harus diselesaikannya peraturan tersebut.

Gufroni mencontohkan sejumlah kasus yang mencuat belakangan ini antara lain seperti kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas oleh saudara kandungnya di Lampung, penganiayaan hingga tewas anak dengan disabilitas oleh dua temannya di Pusat Layanan Anak Terpadu Dinas Sosial Kota Pontianak, dan polemik pengangkatan CPNS seorang dokter gigi di Sumatera Barat.

"Seharusnya lebih dari cukup untuk kita bekerja keras menuntaskan agenda ini, yang telah tertunda lebih dari satu tahun dari kesepakatan awal,” tutur dia.

Gufroni menjelaskan melalui program Advokasi ASEAN Enabling Masterplan 2025 telah melakukan serangkaian kegiatan, untuk mewujudkan komunitas ASEAN yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Dari advokasi yang dilakukan PPDI dengan 15 organisasi penyandang disabilitas di tingkat nasional, kata dia, dirumuskan tiga isu prioritas beserta rencana aksi yang menjadi agenda bersama.

“Kami telah merumuskan tiga isu prioritas. Pertama perlindungan hukum, penghapusan stigma dan diskriminasi, dan ketenagakerjaan. Lokakarya advokasi juga merekomendasikan urgensi sinergi multipihak dalam pelaksanaanya. Data dan informasi terkait hal ini disajikan dalam dokumen advokasi bersama yang telah digunakan sebagai bahan audiensi dengan sejumlah kementerian dan partai politik,” kata dia.

Gufroni mengatakan meskipun saat ini upaya perumusan tujuh Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU No 8 Tahun 2016 belum selesai, namun baik pemerintah maupun organisasi penyandang disabilitas, terus berupaya mendiskusikan hal ini secara konstruktif untuk menuntaskannya. Saat ini, UU No 8 Tahun 2016 memandang penyandang disabilitas secara lebih holistik dengan kerangka Hak Asasi Manusia (HAM).

“Disabilitas tidak lagi sekadar dilihat dari kondisi atau jenis kedisabilitasan individu, tetapi justru melihat bagaimana sulitnya atau ketiadaannya akses dan hambatan lingkungan sosial sebagai penghalang terbesar bagi pemenuhan hak-hak dasar mereka. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa seluruh sektor mempunyai tugas pokok dan fungsi, untuk mengarusutamakan isu disabilitas dalam kebijakan dan program kerja sesuai bidang masing-masing,” kata dia.