Pembangunan DOB Papua Ditargetkan Rampung dan Beroperasi 2028

20 Agu 2025, 06:00 WIB

Mendagri Tito Karnavian meresmikan tiga provinsi baru yang terhimpun dalam DOB Papua (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Progres DOB Papua Selatan mencapai 67 persen, Papua Barat Daya baru sekitar 20-30 persen, dan Papua Tengah masih proses lelang dengan target selesai Oktober 2025.
Kemendagri akan memberikan penjelasan teknis pembangunan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di DOB Papua.
Pembangunan pusat pemerintahan menggunakan dana gabungan APBN dan APBD, dengan biaya pembangunan di wilayah Papua Pegunungan relatif lebih tinggi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua ditargetkan rampung dan bisa langsung beroperasi pada 2028.

Hal itu diungkap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, usai menghadiri Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (19/8/2025).

“Pertemuan kami hari ini dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PU dalam rangka menindaklanjuti hasil RDP dengan Komisi II DPR, yang mana hasil kesepakatannya bahwa pembangunan infrastruktur harus bisa operasional di tahun 2028,” kata Ribka dikutip dari ANTARA.

1. Progres DOB Papua Selatan mencapai 67 persen

Demo Mahasiswa Papua menuntut segera sahkan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di Patung Kuda, Jakarta Pusat (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Adapun progres pembangunan DOB Papua Selatan telah mencapai 67 persen, Papua Barat Daya baru sekitar 20 sampai 30 persen. Papua Tengah masih proses lelang dengan target selesai dan penandatanganan kontrak pada Oktober 2025.

Sementara itu, pembangunan di Papua Pegunungan diharapkan dapat segera berjalan menyusul adanya pemindahan lokasi pusat pemerintahan, dengan target readiness criteria selesai akhir Agustus ini.

“Sesuai dengan amanat undang-undang dari masing-masing daerah DOB, bahwa waktu pelaksanaan dan pendampingan daerah DOB itu selesai tahun 2025. Namun karena ini daerah baru, pemerintahannya baru juga, dan beberapa agenda yang harus dilaksanakan oleh daerah DOB, sehingga ini tertunda. Dan memang sudah dipastikan Rapat Dengar Pendapat DPR bahwa itu akan harus operasional aktif daerah DOB itu, sudah bisa berkantor di pusat pemerintahan di 2028,” ujarnya.

2. Kemendagri bakal memberikan penjelasan teknis sampai ke masyarakat

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melepas distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua hasil tindak lanjut dari Putusan MK, di Ex Terminal Entrop, Kota Jayapura, Papua, Senin (4/8/2025) (Dok. Kemendagri)

Ribka mengatakan, kepala daerah di DOB Papua yang saat ini sudah terpilih secara definitif dapat lebih percaya diri bahwa pembangunan DOB akan terealisasi.

Kemendagri, lanjutnya, akan memberikan penjelasan teknis serta pengarahan, tidak hanya kepada pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat mengenai pembangunan fisik yang akan dijalankan.

“Jadi Pak Gubernur benar-benar sudah membagi tempat pusat-pusat pemerintahan. Jadi inilah yang akan dibangun, kantor gubernur, kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), dan kantor DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua),” kata Ribka.

3. Pembangunan menggunakan dana gabungan APBN dan APBD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025) (Dok. Kemendagri)

Menurut Ribka, pembangunan pusat pemerintahan menggunakan dana gabungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan pengamatannya, progres pembangunan di DOB terus berjalan, meliputi kantor pemerintahan, rumah layak huni, akses jalan, hingga drainase kantor gubernur.

Namun, ia mengingatkan, biaya pembangunan di wilayah Papua Pegunungan relatif lebih tinggi dibandingkan DOB Papua lainnya karena berbagai faktor, termasuk kondisi geografis.

“Bahwa skema dan sumber pembiayaan untuk pusat pemerintahan itu ada yang dibiayai dari APBN, tetapi ada yang harus juga dibiayai oleh APBD. Tugas-tugasnya ini sudah jelas, sudah terbagi. Untuk itu mohon dukungan dari kementerian/lembaga, baik itu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, juga dari Bappenas untuk sama-sama kita fokus,” tuturnya.