Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi menyatakan, regulasi mengenai perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, telah diterbitkan per 11 Maret 2019.
"Saat ini saya masih akan membuat Surat Keputusan Menteri yang akan mengatur besaran biaya jasa dari ojek online ini,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).
Budi menjelaskan, biaya jasa dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tak langsung. Untuk menentukannya diperhatikan dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.
“Masing-masing daerah punya persepsi dan ekspektasi yang berbeda terkait tarif. Paling lambat akan diselesaikan dalam minggu ini," katanya
Menyangkut biaya jasa ojek online, pihaknya juga menerima beberapa masukan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Lebih lanjut Budi mengungkapkan, pengaturan biaya jasa akan menggunakan sistem tarif batas bawah dan batas atas.
"Adanya tarif batas atas ini penting agar masyarakat dapat terlindungi dari tarif yang dinaikkan dengan semena-mena," terangnya.
Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani menambahkan, regulasi ini tidak hanya mengatur tentang ojek online tapi juga ojek pangkalan
Ahmad mengatakan, ojek pangkalan diatur seputar persyaratan teknis dan cara pengemudi mengendarai kendaraan dengan berkeselamatan.
“Keselamatan, kemitraan, suspend, dan biaya jasa adalah poin-poin yang menjadi isi utama dalam PM 12/2019. Itu semua dirangkum dalam 21 pasal,” tambah Yani.
Budi melanjutkan, dengan adanya regulasi baru ini diharapkan terjadi persaingan sehat antara kedua aplikator ojek yang ada saat ini.
“Jangan sampai salah satu mati dan yang lainnya diuntungkan. Kedua-duanya harus tetap hidup supaya tidak terjadi monopoli usaha. Apalagi kata Pak Presiden, menjadi pengemudi itu profesi yang mulia dan terlebih ini sudah menjadi profesi bagi banyak orang menyandarkan hidupnya,” jelas Dirjen Hubdat Budi Setiyadi.