Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) lakukan pertemuan dengan pelaku sejarah perundingan damai Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Maluku di Jakarta, Selasa (21/4/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)
Namun demikian, FX Sintua mengingatkan agar respons yang disampaikan JK tetap berada dalam koridor menyejukkan dan tidak memperluas polemik di ruang publik.
“Kami sangat menghormati kontribusi Bapak Jusuf Kalla dalam penyelesaian konflik di Poso dan Ambon. Namun sebagai tokoh bangsa, tokoh politik dan tokoh ekonomi, beliau juga diharapkan dapat memposisikan diri secara arif dan tidak emosional dalam merespons situasi ini. Saran kami, klarifikasi Pak JK harus efektif dan efisien," kata dia dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
"Tidak perlu berulang kali menggelar konferensi pers, apalagi sampai membawa atau menyeret nama tokoh-tokoh lain seperti mantan Presiden Joko Widodo, atau seakan-akan menihilkan peran tokoh-tokoh lain dalam perjalanan sejarah bangsa ini,” sambungnya
Terlebih, dalam konferensi pers yang pertama JK sempat menyebut bahwa Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid atau GusDur dan jenderal-jenderal tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut. FX Sintua menekankan, pernyataan JK itu tak menyinggung soal pelaporan yang dilakukan Pemuda Katolik bersama GAMKI dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Adapun pelaporan itu berawal dari dinamika yang berkembang di ruang publik terkait isi ceramah JK di UGM yang memicu beragam interpretasi dan kegaduhan.
“Perlu kami tegaskan bahwa laporan ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah dalam merespons kegaduhan publik. Oleh karena itu, akan lebih bijak jika seluruh pihak menahan diri dan tidak membangun opini yang berlebihan sebelum tahapan hukum memberikan kejelasan,” ucapnya.
