JK: Gus Dur hingga Jenderal Tak Bisa Selesaikan Konflik Poso dan Ambon
- Jusuf Kalla menegaskan hanya dirinya yang berhasil menyelesaikan konflik Poso dan Ambon, sementara Gus Dur serta sejumlah jenderal tidak mampu meredakan situasi tersebut.
- Dalam konferensi pers, JK memutar video dokumenter konflik Poso dan Ambon untuk menunjukkan kondisi pengungsi serta menjelaskan perannya sebagai Menko Kesra saat itu.
- Pernyataan JK muncul setelah ia dilaporkan oleh berbagai organisasi lintas agama terkait dugaan penistaan agama dalam ceramah di Masjid Kampus UGM pada Maret 2026.
Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla atau yang karib disapa JK, mengklaim tak ada tokoh lain yang bisa menyelesaikan konflik Poso dan Ambon yang terjadi pada medio 2000-an, selain dirinya. Bahkan JK mengungkapkan, Gus Dur yang kala itu menjadi Presiden tidak dapat mendamaikan konflik Poso dan Ambon.
“Saya pertaruhkan jiwa saya dengan Hamid, masuk ke daerah yang yang Anda lihat tadi itu. Masuk ke daerah itu. Tidak ada presiden, Gus Dur, tidak ada yang bisa,” ujar JK dalam sesi jumpa pers di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
1. Jenderal dan tokoh juga tak bisa
Selain Gus Dur, Jusuf Kalla bilang, keberadaan sejumlah Jenderal dan tokoh Maluku yang ketika itu mendatangi area konflik pun nyatanya juga tidak bisa menyelesaikan konflik. Tanpa pengawalan, ia mengaku dapat masuk ke area konflik dan bisa meredakan suasana.
“Jenderal-jenderal datang, gak bisa mendamaikan. Tokoh-tokoh Maluku atau militer tuh berapa? 20-an, tidak bisa. Saya datang tanpa pengawalan, masuk ke daerah itu,” tutur JK.
2. Sempat putar video soal konflik Poso dan Ambon
Pada saat jumpa pers dimulai, JK pun memutarkan video mengenai konflik Poso, Sulawesi Tengah, pada 1998 hingga 2001 dan konflik Ambon pada 1999 hingga 2002. Barulah JK menjelaskan perannya dalam meredam konflik tersebut.
"Lihat kejadiannya, bagaimana orang menangis, pengungsi Poso saja 100 ribu yang mengungsi. Saya datang ke Poso-Ambon itu sebagai Menko Kesra (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) untuk menyelesaikan pengungsi," ujar JK.
3. Klarifikasi JK soal dugaan penistaan agama
Pernyataan JK ini disampaikan menyusul adanya laporan dari puluhan organisasi masyarakat lintas agama yang menduga adanya upaya penistaan agama dalam ceramah yang digelar di Masjid Kampus UGM pada Maret 2026.
Selain Pemuda Katolik dan GAMKI, JK juga dilaporkan oleh beberapa organisasi, seperti Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara dan Forum Persatuan Islam Indonesia (FPII).
