Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera menutup Rapat Koordinasi Nasional dengan mengukuhkan sikapnya sebagai oposisi terhadap pemerintahan Joko"Jokowi" Widodo-Ma’ruf Amin.
“Berkomitmen untuk berjuang di luar pemerintah dalam menguasai jalannya roda pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Sekjen PKS Mustafa Kamal di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Sabtu (16/11).
Mustafa menjelaskan, sikap PKS dilandaskan pada pemikiran untuk menjaga etika kepantasan dalam berdemokrasi, dan merawat demokrasi agar tetap sehat.
“Berjalan di atas rel yang benar dengan memperkuat check and balances serta menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia,” ujar Mustafa.
Kedua, kata Mustafa, PKS berkomitmen untuk memperjuangkan terealisasinya janji-janji politik pada Pemilu 2019 yakni, satu, membebaskan pajak kendaraan bermotor ber-cc kecil.
Kedua, SIM berlaku seumur hidup, ketiga, membebaskan pajak kepada masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp8 juta rupiah.
“Dan memperjuangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama,” ucap Mustafa.
Ketiga, PKS berkomitmen menjaga dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut PKS, tidak ada tempat untuk separatisme, komunisme, dan radikalisme yang bertentangan dengan konsep dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dalam hubungan ini, PKS mendeklarasikan ‘Sekolah Cinta Indonesia’ yang diperuntukkan bagi anggota partai dan masyarakat umum dari pusat sampai daerah,” ujar Mustafa.