PLN Bawa Kasus Penyadapan Video 'Bagi-Bagi Fee' ke Ranah Hukum

Direktur Utama PT PLN (Persero) akan membawa kasus penyadapan rekaman percakapan telepon antara dirinya dan Menteri BUMN RI Rini Soemarno, ke ranah hukum.

"Merekam itu saja sudah salah, tidak ada kasus dan barang belum jadi. Mengedarkan juga salah. Jadi, tentunya akan ada konsekuensi hukum," kata Sofyan usai mengikuti Rakor Menteri BUMN dengan para CEO BUMN di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, seperti dikutip dari antaranews.com, Minggu (29/4).

Sofyan mengatakan bahwa rekaman yang beredar di tengah masyarakat tidak utuh. Dia juga menduga ada pihak yang sengaja mempermainkan.

"Coba dengarkan rekaman secara utuh. Jadi, itu bukan diskusi komisi, itu diskusi terkait dengan kepemilikan saham oleh PLN ketika melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta," kata dia.

Pada percakapan tersebut, kata dia, Menteri BUMN menginginkan agar  proyek regasifikasi yang digagas Tokyo Gas, Mitsui, dan Bumi Sarana Migas, PLN, tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut dalam setiap bisnisnya.

"Memang kami fokus pada program 35.000 megawatt, tetapi jangan potensi yang baik ditinggalkan," kata Sofyan.

Sofyan mengatakan istilah 'saya' yang dikatakan dirinya dalam percakapan tersebut adalah mewakili PLN.

"Bu Rini mengatakan usahakan harus (ikut memiliki saham) untuk kepentingan PLN. Saya bilang kan mereka (perusahaan swasta) cuma 'ngasih' 7,5 persen," kata Sofyan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian BUMN RI Imam Apriyanto Putro mengatakan, pada kerja sama tersebut yang menjadi objek adalah PLN, sehingga sudah seharusnya perusahaan negera itu memperoleh pembagian saham.

"Tujuannya adalah untuk meminimalisasi cost (produksi). Ujungnya adalah untuk masyarakat agar lebih baik. BUMN sama siapa pun joint, maka BUMN yang diutamakan," kata Imam.

Sementara, rakor yang diikuti para petinggi BUMN dan dipimpin langsung Menteri Rini Soemarno itu berlangsung tertutup.