Polemik Pagar Laut, DPR Panggil Menteri KP Trenggono Pekan Depan

06 Feb 2025, 15:11 WIB

Aryodamar

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono usai rapat bersama Komisi IV DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Komisi IV DPR meminta KKP untuk menginvestigasi polemik pagar laut
DPR juga meminta KKP untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menegakkan hukum

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi IV DPR telah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menginvestigasi polemik pagar laut. Rencananya, DPR akan kembali memanggil Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono lagi pekan depan terkait hal ini.

"Insyaallah pada 12 atau 13 Februari sesuai dengan kesepakatan, Komisi IV akan raker lagi dengan Menteri KKP," ujar Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Johan Rosihan, dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Kamis (6/2/2025).

1. DPR minta KKP menginvestigasi dan berkolaborasi

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (IDNTimes/Muhammad Ilman)

Selain meminta untuk menginvestigasi, DPR juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menegakkan hukum terkait munculnya pagar laut. Ia berharap perkembangannya bisa dilaporkan Trenggono pada rapat pekan depan.

"Hasil investigasi, hasil koordinasi, hasil semuanya itu, itu akan dilaporkan Menteri KKP pada raker berikutnya tanggal 13," ujarnya.

2. Pagar laut tunjukan pemerintah tidak besinergi

TNI Angkatan Laut (AL) melanjutkan pembongkaran pagar laut di wilayah Tangerang pada 5 Februari 2025. (Dokumentasi TNI AL)

Firman menilai polemik pagar laut ini hanya puncak gunung es. Menurutnya, pagar laut menunjukkan bahwa pemerintah tidak saling bersinergi.

"Adanya pagar laut ini kita bisa lihat bagaimana sengkarutnya, tidak sinerginya kerja antar elemen pemerintahan kita. KKP tidak bisa bekerja sama dengan angkatan laut, dengan ATR, dengan segala macamnya," ujar dia.

3. Legislator PKS dorong Prabowo Reshuffle kabinet

Kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, 24-27 Oktober 2024. (Dok. Puspen TNI)

Firman mengatakan, pagar laut harus menjadi pembatas antara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ketujuh RI Joko "Jokowi" Widodo. Ia menilai perlu dilakukan reshuffle kabinet.

"Pemerintah sekarang mau menjadikan pagar laut jadi pembatas tidak? pertanyaan tadi layak reshuflle atau tidak? Kita buat saja kuadrannya. Kalau kuadrannya masuk dalam rezim Mulyono atau rezim Jokowi, reshuffle saja," ujarnya.