Polri dan Kemenhaj Bentuk Satgas Haji, Siapkan Hotline Khusus Penipuan

09 Apr 2026, 15:36 WIB

Irfan Fathurohman

Polri dan Kemenhaj Bentuk Satgas Haji, Siapkan Hotline Khusus Penipuan

Mabes Polri dan Kementerian Haji-Umrah (Kemenhaj) membentuk Satgas Haji (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya Sih

Polri dan Kemenhaj resmi membentuk Satgas Haji untuk melindungi calon jemaah dari praktik haji ilegal dan penipuan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Haji akan melakukan sosialisasi, pencegahan, serta penindakan hukum, termasuk menyediakan hotline pengaduan khusus agar laporan masyarakat bisa ditangani lebih cepat.
Polri menempatkan anggota di Arab Saudi untuk memperkuat koordinasi keamanan, sementara pemerintah memastikan biaya haji tidak semakin membebani jemaah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mabes Polri dan Kementerian Haji-Umrah (Kemenhaj) membentuk Satgas Haji untuk melindungi para calon jemaah dari praktik haji ilegal hingga penipuan. Kerja sama pembentukan Satgas Haji itu diteken Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo bersama Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Kamis (9/4/2026).

“Pembentukan Satgas itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya.

1. Satgas Haji bertugas melakukan sosialisasi

Mabes Polri dan Kementerian Haji-Umrah (Kemenhaj) membentuk Satgas Haji (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Nantinya Satgas Haji bertugas melakukan sosialisasi, pencegahan, hingga penindakan hukum terhadap para pelaku penipuan dan haji ilegal.

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujarnya.

2. Satgas Haji akan menyiapkan hotline pengaduan khusus

Mabes Polri dan Kementerian Haji-Umrah (Kemenhaj) membentuk Satgas Haji (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Selain itu, Satgas Haji akan menyiapkan hotline pengaduan khusus untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat. Pasalnya, kata dia, nilai kerugian akibat praktik haji ilegal mencapai Rp92,64 miliar.

Ia mengatakan sepanjang tahun 2025, kepolisian berhasil mencegah 1.243 calon jemaah berangkat menggunakan visa non-haji, dengan jumlah terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan penawaran haji yang memakai visa non-resmi. Ia meminta masyarakat memastikan travel memiliki izin resmi dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan.

“Modus akan terus berkembang. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” tuturnya.

3. Polri juga akan menempatkan anggota di Arab Saudi

Mabes Polri dan Kementerian Haji-Umrah (Kemenhaj) membentuk Satgas Haji (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Ia mengatakan, Polri juga akan menempatkan anggota di Arab Saudi sekaligus menjadi jembatan komunikasi dengan aparat keamanan di Jeddah dan Mekkah.

Sementara itu, Dahnil mengatakan Satgas Haji juga dibentuk untuk memastikan agar biaya haji tidak semakin membebani masyarakat. Ia juga menegaskan jika kenaikan biaya global tidak serta-merta dibebankan kepada jemaah.

“Negara hadir untuk melindungi jemaah, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan,” tuturnya.