Polri Harus Utamakan Prinsip HAM Tangani Massa Demo

26 Agu 2024, 11:40 WIB

Dirjen HAM Kemenkumham, Dhahana Putra, memberi keterangan pers terkait Rapat Koordinasi Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) yang dihelat di Hotel Ritz Carlton SCBD Jakarta. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), Dhahana Putra, menyoroti aksi demonstrasi yang muncul sebagai respons masyarakat terhadap kondisi negara. Mulai dari civitas akademik, mahasiswa, masyarakat, pekerja freelance, artis, hingga komika.

Dhahana mengatakan, dalam menjalankan tugas penegakan hukum kepada pengunjuk rasa, Polri harus tetap menjunjung prinsip-prinsip HAM.

"Kita memahami bahwa situasi politik saat ini sangat dinamis dan dapat memicu berbagai aksi massa. Namun dalam kondisi apa pun, tugas Polri adalah untuk menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan dengan tetap menghormati hak asasi manusia setiap warga negara," kata Dhahana dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

1. Minta polisi tidak terprovokasi

Polisi aniaya demonstran di Gedung DPR pada Kamis (22/8/2024). (dok. IDN Times/Istimewa)

Dalam suasana politik yang penuh dengan tensi, Dhahana mengingatkan Polri untuk memastikan setiap tindakan hukum yang diambil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Polri juga harus menghormati hak-hak dasar para pengunjuk rasa. Dhahana turut memperingatkan agar aparat kepolisian tidak terprovokasi oleh subjektivitas atau emosi yang dapat timbul saat berhadapan dengan massa pengunjuk rasa.

2. Hak kebebasan berpendapat masyarakat

Massa demo di gedung DPR RI saat berunjuk rasa soal RUU Pilkada pada Kamis (22/8/2024). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Kondisi ini merujuk pada Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Hal itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25 yang berbunyi:

Setiap orang bebas untuk memiliki, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui berbagai sarana yang tersedia.

3. Penanganan hukum massa demo harus humanis dan proporsional

Dhahana mengatakan, penegakan hukum terhadap para pengunjuk rasa harus dilakukan secara proporsional dengan mengutamakan dialog dan pendekatan humanis.

Dia menambahkan, Polri telah memiliki Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol: 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini diperkuat dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

"Jangan sampai terjadi tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena setiap tindakan represif yang tidak sesuai prinsip-prinsip HAM hanya akan memperburuk situasi dan mencederai demokrasi yang sedang kita bangun," kata dia.

Dhahana mengatakan, pihaknya akan terus memantau situasi dan memberikan rekomendasi yang diperlukan.