Prabowo Minta Politikus yang Korupsi Segera Jadi Justice Collaborator
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan tegas kepada semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi, termasuk para pejabat tinggi dan anggota partai politik. Dalam pidatonya, ia menegaskan tidak akan ada pihak yang kebal hukum, bahkan jika berasal dari partainya sendiri.
"Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," ujar Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025).
Prabowo juga secara khusus mengingatkan kepada seluruh anggota partai politik agar segera menjadi justice collaborator apabila terlibat kasus korupsi. Langkah ini, menurutnya, adalah jalan terbaik untuk membantu proses hukum.
"Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara," kata dia.
Prabowo kemudian memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk tidak ragu mengambil langkah tegas, termasuk mengirim pasukan dari luar daerah jika diperlukan.
"Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu," kata dia.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa para wakil rakyat sudah mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan, sehingga tidak ada alasan untuk menutup mata.
"Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya, benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia apalagi saya ini senior, mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya," ucap dia.
Selain itu, ia mengingatkan agar rakyat yang benar-benar membutuhkan bisa difasilitasi secara legal, bukan justru dijadikan alasan untuk praktik ilegal.
"Kalau rakyat yang nambah, ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur, kita legalkan, tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup," imbuhnya.
