Prabowo Puji DPR Rampungkan 13 RUU Jadi UU hingga Juli 2026

14 Agu 2026, 11:32 WIB

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Prabowo Puji DPR Rampungkan 13 RUU Jadi UU hingga Juli 2026

Presiden RI, Prabowo Subianto memberikan pidato dalam dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Presiden Prabowo memuji DPR RI yang disebut telah menyelesaikan 13 RUU menjadi undang-undang hingga Juli 2026.
Salah satu regulasi yang disahkan ialah UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, sebagai pengakuan martabat dan hak perlindungan pekerja.
DPD RI menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi untuk masukan rencana kerja pemerintah 2026, serta mendorong RUU Daerah Kepulauan dalam pembahasan tripartit.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Juli 2025

Prabowo menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan 13 RUU, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Juli 2026

DPR RI disebut telah merampungkan 13 RUU menjadi undang-undang hingga bulan ini.

13/8/2026

Dalam Sidang Tahunan MPR RI, Prabowo memuji DPR atas penyelesaian 13 RUU dan menekankan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

kini

RUU Daerah Kepulauan telah masuk pembahasan tripartit antara DPD, DPR, dan pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Presiden Prabowo Subianto memuji DPR RI karena menyelesaikan 13 RUU menjadi undang-undang hingga Juli 2026, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Who?
Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, pemerintah, DPD RI, Bappenas, kementerian-kementerian, serta pekerja rumah tangga menjadi pihak yang disebut dalam agenda legislasi dan perencanaan pemerintah.
Where?
Pernyataan Prabowo disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
When?
Pujian itu disampaikan pada Jumat, 13 Agustus 2026. Penyelesaian 13 RUU disebut berlangsung hingga Juli 2026.
Why?
Prabowo menyatakan UU PPRT merupakan pengakuan negara bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan.
How?
DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU melalui kerja legislasi. DPD menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi untuk dialog dengan pemerintah; RUU Daerah Kepulauan kini dibahas secara tripartit.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Presiden Prabowo memuji DPR karena sudah membuat 13 rancangan aturan jadi undang-undang. Salah satunya aturan untuk melindungi pekerja rumah tangga. DPD juga mengumpulkan banyak suara dari 38 provinsi untuk pemerintah. Sekarang, aturan tentang daerah kepulauan sedang dibahas oleh DPD, DPR, dan pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Perkembangan legislasi ini memperlihatkan ruang kerja sama antarlembaga yang memberi tempat bagi perlindungan pekerja dan suara daerah. Pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menegaskan pengakuan atas martabat setiap pekerjaan, sementara ribuan aspirasi dari 38 provinsi yang dibawa DPD memperkaya masukan bagi perencanaan pemerintah secara lebih terarah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto memuji DPR RI sebagai lembaga legislatif yang telah menyelesaikan sebanyak 13 Rancangan Undang-Undang (RUU) sampai bulan Juli 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyebutkan, salah satu RUU yang telah disahkan menjadi UU adalah UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

"DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2025. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/8/2026).

Kepala Negara mengatakan, UU PPRT menjadi pengakuan negara bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat, dan setiap pekerja berhak mendapat perlindungan.

Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2026.

"DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insyaallah akan selesai," ucap dia.