Pramono dan Mas Dhito Sama-sama Ditetapkan KPU Jadi Kepala Daerah
- Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, didampingi putri bungsu dan istri saat penetapan KPUD Jakarta
- Anak sulungnya, Dhito, ditetapkan sebagai bupati Kediri; Pilgub Jakarta 2024 berjalan riang gembira tanpa tensi politik
- Pelantikan Pramono dan Rano 'Doel' Karno diundur hingga Maret 2025 karena menunggu selesainya sengketa pilkada di MK
Jakarta, IDN Times - Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung mengatakan ia hanya didampingi putri bungsu, Hanifa Fadhila Pramono dan sang istri, Endang Nugrahani dalam penetapan oleh KPUD Jakarta pada Kamis (9/1/2025) di Hotel Pullman, Jakarta Pusat. Sementara, putra sulungnya, Hanindhito Himawan Pramana, yang akrab disapa Mas Dhito, tak bisa ikut mendampingi karena ia juga ditetapkan oleh KPUD Kediri sebagai bupati.
"Saya akan didampingi oleh istri dan anak. Kebetulan, anak yang satunya lagi juga ditetapkan sebagai bupati terpilih di Kediri, jadi saya hanya didampingi oleh istri dan anak. Selain itu, ada tim sukses yang selama ini sangat membantu," ujar Pramono di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan.
Ia mengenang kembali momen awal mula ia diajukan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai calon gubernur Jakarta yang diusung oleh PDIP. Ketika itu, tingkat elektabilitas mantan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) tersebut ada di level paling bawah dibandingkan cagub lainnya.
"Ketika itu, saya tidak diperhitungkan, tetapi kini saya ada di fase untuk ditetapkan (sebagai) gubernur," tutur dia.
Di sisi lain, Pramono mengucap syukur karena Pilgub Jakarta 2024 berjalan riang gembira. Tidak seperti pilgub pada 2017 lalu.
"Tidak ada tensi politik berlebihan. Praktis karena tidak ada gugatan sehingga roda ekonomi masyarakt tetap berjalan seperti biasa, walaupun sekarang cuaca lagi tidak bagus. Tetapi, dengan konsentrasi penuh dari pemerintah untuk mengatasi hal-hal seperti ini, termasuk urusan ekonomi, adalah hal positif," katanya.
1. Pelantikan Pramono-Rano dilakukan pada Maret 2025
Meski Pramono Anung-Rano 'Doel' Karno ditetapkan secara resmi oleh KPUD Jakarta pada hari ini, tetapi keduanya baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Maret 2025. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.
Ia menjelaskan pelantikan kepala daerah diundur lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) diperkirakan akan menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada 2024 pada 13 Maret 2025.
"MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK," ujar Rifqi kepada media di Jakarta pada 2 Januari 2025 lalu.
Dengan begitu, kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK harus tetap menunggu selesainya sidang untuk sengketa pilkada di daerah lainnya. Sehingga, pelantikan dilaksanakan secara serentak.
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK," katanya.
2. Pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah diputuskan lewat Perpres
Lebih lanjut, Rifqi mengatakan pengunduran jadwal pelantikan tersebut akan diputuskan oleh presiden melalui penerbitan Peraturan Presiden yang baru. Oleh karena itu, dia belum bisa memastikan tanggal pelantikan kepala daerah pada Maret 2025.
"Bentuknya Perpres (Peraturan Presiden), bukan PKPU (Peraturan KPU). Jadi di level Presiden," tutur dia.
3. Pramono-Rano akan umumkan tim transisi sambil menunggu pelantikan
Sementara, Pramono mengakui bakal mengumumkan tim transisi di momen jeda untuk menunggu pelantikan pada Maret 2025. Ia mengatakan tim transisi berisi individu yang ingin langsung bekerja.
"Jadi, tim transisi ini bukan menggunakan pendekatan politik. Tetapi, betul-betul orang-orang yang mau bekerja, yang saya kenal dan orang-orang yang selama ini sudah punya pengalaman di Balai Kota," kata Pramono.
Ia pun tidak mempermasalahkan pelantikan dilakukan pada 7 Februari atau Maret 2025. "Tim transisi ini nantinya lebih banyak diisi dari orang-orang profesional. Misalnya ahli air, tata kota, yang selama ini banyak dipakai di Balai Kota," ujarnya.
Ketika diminta bocoran siapa saja yang hendak dimasukan ke dalam tim transisi, Pramono enggan menyampaikannya. "Kalau saya umumkan sekarang namanya mendahului. Saya patuh pada aturan main," tutur dia.
