Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau pelaksanaan pelatihan Mobile Training Unit (MTU) di Rusunawa KS Tubun, Jumat (2/5/2025).
Pramono terkejut dan terkesan dengan jenis-jenis pelatihan gratis yang tersedia untuk warga di dalam sebuah bis.
"Terus terang, saya juga surprise, kaget. Di tempat ini ada pelatihan berbagai hal: merias wajah, menjahit desain, kemudian juga pelatihan pekerja perkantoran seperti belajar mengetik dan sebagainya,” ujar Pramono.
Menurutnya, pelatihan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi warga yang belum memiliki pekerjaan. Ia menegaskan bahwa program MTU ini menjadi salah satu prioritas dalam 100 hari kerjanya sebagai Gubernur.
“Tadi saya sangat terkesan dengan pelatihan merias wajah dan lainnya. Ini memang betul-betul program yang dibutuhkan di lapangan. Kenapa ini menjadi salah satu prioritas saya dalam 100 hari pertama? Supaya ini bisa memberikan manfaat bagi warga yang selama ini belum beruntung, belum bekerja,” katanya.
Pelatihan yang diberikan kepada warga tidak hanya bermanfaat secara praktis, tetapi juga memberikan legitimasi dalam bentuk sertifikat, yang dapat digunakan sebagai modal mencari pekerjaan maupun memulai usaha sendiri.
“Siapa pun yang ikut pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat ini bisa digunakan sebagai bagian dari proses mencari kerja,” jelas Pramono.
Menariknya, pelatihan ini juga diikuti oleh sejumlah mahasiswa. Pramono mengaku terkejut dengan keikutsertaan mereka dan menyampaikan hasil dialog singkatnya dengan peserta.
“Saya tadi juga surprise, ketika melihat pelatihan komputer, ternyata beberapa pesertanya adalah mahasiswa perguruan tinggi. Saya tanya kepada mereka, ‘Kamu mahasiswa di perguruan tinggi, kenapa masih belajar seperti ini?’ Ternyata banyak program-program baru yang belum mereka dapatkan selama ini,” ungkapnya.
Pramono menyoroti tantangan utama yang dihadapi peserta pelatihan yakni akses permodalan bagi peserta yang ingin membuka usaha.Untuk itu, pemerintah akan memberikan dukungan melalui skema pembiayaan yang terjangkau, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Saya sampaikan kepada mereka, yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membantu. Tidak mungkin memberikan secara gratis, tetapi bisa membantu permodalan semurah mungkin, apakah melalui sistem KUR dan sebagainya," terangnya.