Predator Seksual Bechi Bebas, Menteri PPPA: Picu Trauma Kembali Korban

Arifah mengatakan hak administratif narapidana memang diatur dalam aturan pemasyarakatan dan KUHAP. Namun, dampak traumatik dan sosial yang dialami korban kekerasan seksual dinilai berbeda dari tindak pidana umum, sehingga membutuhkan pertimbangan khusus.

“Oleh karena itu, pemberian hak remisi atau pembebasan bersyarat semestinya harus melewati evaluasi yang komprehensif, dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan, keamanan dan pemulihan korban,” ujar dia.

Kemen PPPA juga mendorong evaluasi total terhadap mekanisme peninjauan remisi dan asimilasi bagi terpidana kasus kejahatan seksual, terlebih jika korbannya anak-anak. Sinkronisasi aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan aturan pemasyarakatan juga dinilai diperlukan.

“Kejahatan seksual harus dikategorikan kejahatan luar biasa, di mana harus membatasi atau memperketat syarat pemberian remisi, asimilasi, maupun pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual,” kata Arifah.

Sebelumnya, Ditjen Pemasyarakatan menyatakan terdakwa Bechi memperoleh pembebasan bersyarat pada 20 Agustus 2025, berdasarkan SK Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor PAS-1429.PK.05.03 Tahun 2025. Status tersebut disebut bukan bebas murni, dan diberikan sesuai ketentuan.

"Statusnya pembebasan bersyarat, bukan bebas murni. Pembebasan bersyarat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan (narapidana)," kata Ketua Kelompok Kerja Komunikasi Publik Ditjenpas Kemenimipas, Budi Waskito.

Bechi merupakan terpidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara pada November 2022, lebih rendah dari tuntutan jaksa 16 tahun. Kasus tersebut muncul sejak 2019 dan memuncak pada 2022, ketika polisi mengepung Pondok Pesantren Shiddiqiyyah untuk menangkap Bechi. Kementerian Agama (Kemenag) sempat mencabut izin operasional pesantren pada 7 Juli 2022, karena dinilai menghalangi proses hukum, sebelum keputusan itu dibatalkan.