Puan Maharani Klaim Tak Pernah Paksa Megawati Ambil Keputusan
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan dirinya tidak pernah memaksa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengambil keputusan terkait partai. Menurutnya urusan partai adalah keputusan Megawati.
“Kalau saya diminta masukan, saya akan beri masukan. Tetapi, keputusan tetap Ibu Ketum. Mau nangis-menangis juga 'Kenapa sih mama, kenapa pilihnya itu', gak. Saya tetap, ya sudah. Kalau memang keputusannya seperti ini, saya ikut,” ujar Puan saat memberikan arahan kepada tiga pilar PDIP, di Manado, Senin (7/6/2021).
1. Puan belajar banyak dari kepemimpinan Megawati
Puan menuturkan selama ini dia tidak pernah memaksa keputusan Megawati soal partai. Dia juga mengaku belajar banyak dari kepemimpinan Megawati itu.
“Dan sampai akhirnya saya belajar banyak bahwa pemimpin itu harus di lapangan. Pemimpin itu harus bersama dengan rakyatnya, dan gak bisa cuma karpet merah karena ketum,” katanya.
2. Puan mengakui mendapatkan kemudahan karena menjadi anak Megawati
Kendati mengaku tak pernah dapat karpet merah karena menjadi anak Megawati, Puan mengungkapkan ia tetap mendapat kemudahan sebagai putri ketua umum partai berlambang banteng tersebut.
“Kemudian saya mendapatkan berbagai macam kemudahan karena anak ketum, betul. Saya tidak mengingkari itu. Tentu ada kemudahan-kemudahan, tapi bukan berarti karpet merah yang disiapkan,” ungkap Puan.
3. Puan ingatkan kader PDIP agar bawa harapan dan menghadirkan kesejahteraan rakyat
Puan mengatakan tugas kader PDI Perjuangan bukan hanya memenangkan Pemilu, tapi harus membawa harapan dan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat.
“Kita bukan hanya ingin PDI Perjuangan menang Pemilu, lebih dari itu. Kita ingin kemenangan PDI Perjuangan membuka jalan untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tuturnya.
Dia mengingatkan komitmen dan keberpihakan PDIP pada rakyat harus diwujudkan secara nyata. Menurut dia, pilar-pilar PDIP di eksekutif dan legislatif harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan pro rakyat.
“Petugas partai di eksekutif dan legislatif, melalui program-program pemerintah pusat maupun daerah, agar memastikan alokasi anggaran dan program untuk dapat menyangga kehidupan rakyat dan ekonomi kerakyatan,” kata Puan.
