Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
WhatsApp Image 2025-07-16 at 13.14.52.jpeg
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri rapat paripurna di DPRD DKI, Rabu (16/7/2025) (IDN Times Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

  • Praktik pungli sampai puluhan juta dalam rekrutmen PPSU

  • Anggota DPRD DKI terima laporan pungli PPSU

  • Pemprov DKI diminta melakukan sidak langsung ke lapangan untuk memberantas praktik pungli

Jakarta, IDN Times - Raut wajah Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mendadak berubah serius. Ia termenung sejenak, matanya menatap lurus ke depan, seolah menahan geram. Suaranya terdengar meninggi saat menerima laporan pungutan liar dalam proses perekrutan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Ya enggak bisa ditutupi ada (pungli), dan kita udah ngomong itu harus diberantas," tegasnya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

1. Praktik pungli sampai puluhan juta

Antrean warga melamar PPSU di Balai Kota, Rabu (23/4/2025)

Bahkan Rano mengatakan, yang disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, praktik pungutan liar (pungli) dalam perekrutan PPSU dan PJLP bukan dugaan.

"Bukan dugaan, sudah dari awal kita sudah ngomong dari awal mungkin dari kampanye, kita sudah wanti-wanti bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta," ucapnya.

2. Anggota DPRD terima laporan pungli PPSU

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri rapat paripurna di DPRD DKI, Rabu (16/7/2025) (IDN Times Dini Suciatiningrum)

Sebelumnya saat Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD DKI, Ali Lubis melakukan interupsi.

"Pak Wagub (Rano Karno), saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli," ucap Ali.

3. Minta Pemprov DKI sidak

Warga Jakarta mendatangi Balai Kota untuk melamar kerja PPSU di Balai Kota, Selasa (22/4/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Politikus Gerindra ini meminta jajaran Pemprov DKI melalui inspektorat untuk memberantas praktik pungli dan sidak langsung ke lapangan.

"Ini kita zalim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Cek oknum-oknum ini karena ini merugikan masyarakat Jakarta," ucapnya.

Editorial Team