Rayakan Putusan MK, Santri Pendukung Gibran di Lombok Potong Rambut
Jakarta, IDN Times - Ratusan orang yang mengatasnamakan Garda Santri GZ merayakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan perkara 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Mereka menggelar acara syukuran dan menyatakan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Acara tersebut digelar di Lombok, pada Senin (16/10/2023) malam.
Dalam acara itu, para santri juga memangkas rambut hingga tak tersisa sebagai bentuk apresiasi dan harapan pada generasi muda dalam kepemimpinan ke depan.
1. Putusan buka kesempatan anak muda untuk jadi pemimpin
Aksi Garda Santri GZ cukur rambut rayakan Putusan MK (dok. Istimewa) Koordinator Garda Santri GZ, Ustaz Lalu Slamet Riadi, menjelaskan bahwa keputusan MK membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat dalam kepemimpinan nasional.
"Dengan putusan MK yang diumumkan sore tadi, ada harapan bagi generasi muda untuk berperan sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024," kata Slamet.
2. Para santri doakan Gibran bisa maju Pemilu 2024
Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. (IDN Times/Larasati Rey) Selain itu, mereka juga menggelar doa bersama, agar Gibran diberi kelancaran Pemilu 2024. Garda Santri GZ juga berharap kegiatan lima tahunan ini bisa memperkuat persatuan dan kesatuan antargenerasi bangsa Indonesia.
"Acara ini mencerminkan semangat dan aspirasi para santri dalam mendukung peran penting generasi muda dalam perubahan positif bagi negara," ucap Slamet.
3. MK kabulkan syarat kepala daerah bisa maju capres-cawapres meski usianya belum 40 tahun
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Sebagaimana diketahui, peluang Gibran maju pada Pilpres 2024 terbuka lebar usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru sebagai pihak Pemohon.
Dalam putusannya, MK membolehkan kepala daerah yang pernah atau sedang menjabat, meski belum berusia 40 tahun, maju sebagai capres maupun cawapres.
Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah menjelaskan pertimbangan MK mengabulkan gugatan tersebut. Dia mengatakan, batas usia tersebut sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Namun dalam praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden berusia di bawah 40 tahun.
Kemudian, berdasarkan pengalaman pengaturan baik di masa pemerintahan RIS (30 tahun) maupun di masa reformasi, in casu UU 48/2008 pernah diatur bahwa batas usia presiden dan wakil presiden minimal 35 (tiga puluh lima) tahun.
Sehingga, untuk memberikan kesempatan yang seluasnya kepada generasi muda untuk dapat berkiprah dalam konstestasi pemilu sebagai presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, memberi pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal namun juga idealnya mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia.
Meski syarat usia batas usia tak jadi ketetapan tunggal, figur tersebut harus menunjukkan kelayakan dan kapasitasnya sebagai seseorang yang turut serta dalam kontestasi pilpres. Hal itu dinilai sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi karena membuka peluang putra-putri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan, in casu sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
"Terlebih, jika syarat Presiden dan Wakil Presiden tidak dilekatkan pada syarat usia namun diletakkan pada syarat pengalaman pemah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials). Sehingga, tokoh/figur tersebut dapat saja, dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) karena terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat, publik atau kepercayaan negara," kata Guntur dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, terdapat sekitar 21,974 juta jiwa penduduk rentang usia 30 sampai 34 tahun, dan 21,046 juta jiwa penduduk rentang usia 35 sampai 39 tahun.
Artinya, jika diletakkan pada rentang usia 30 sampai 39 tahun, terdapat setidaknya 43,02 juta penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan calon pemimpin generasi muda, terlepas dari pengalaman yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan berpotensi besar.
"Hal ini berarti bahwa, secara a contrario, adanya batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden berusia minimum 40 tahun berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda," imbuh Guntur.
