Respons Bawaslu Pusat soal Anggotanya di Papua Diduga Terafiliasi OPM

28 Agu 2023, 23:26 WIB

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan, akan memproses laporan soal Komisioner Bawaslu Papua Tengah berinisial GT yang diduga terafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, perekrutan anggota Bawaslu di daerah sudah melalui verifikasi yang disaring oleh tim khusus.

"Ini kan ada timnya, tim khusus di SDM terkait rekrutmen ini. Jadi mungkin diidentifikasi gitu lah ada, karena kan terus terang saja Bawaslu ini melantik 1.914 (anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia), ini kan prosesnya hampir tiga ribuan," kata Puadi saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Senin (28/8/2023).

1. Bawaslu akan identifikasi dan proses

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan jajaran saat memantau langsung proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Serentak 2024, Minggu (7/8/2022). (Dok Bawaslu RI)

Puadi menegaskan, saat ini masih mengidentifikasi seluruh jajaran Bawaslu daerah. Dia menyebut, akan memproses berbagai laporan termasuk soal anggota Bawaslu daerah yang diduga terafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hasil penelusuran akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Proses pemetaan itulah yang kemudian nanti kita akan bisa melihat tim-tim khusus di SDM ini yang menangani identifikasi, berapa sih tiap-tiap provinsi yang kemudian adanya potensi tersebut. Ini masih proses, nanti kita akan sampaikanlah ya mungkin dalam waktu dekat," ucap dia.

2. Bawaslu diminta usut dugaan komisioner daerah terafiliasi OPM

idn.times.com

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta meminta Bawaslu mendalami secara komprehensif dugaan komisioner Bawaslu Papua Tengah GT yang terafiliasi OPM.

Dia mengatakan, proses seleksi calon anggota Bawaslu dilakukan dengan berbagai tahapan yang cukup panjang. Sehingga seharusnya tidak ada persoalan terhadap sosok yang terpilih sebagai komisioner Bawaslu di daerah.

“Sekarang yang semestinya dilakukan Bawaslu tidak hanya melakukan klarifikasi. Namun mendalami pelapor sehingga mendapatkan data dan informasi secara komprehensif, ini satu kesatuan,” kata Kaka Suminta dalam keterangannya.

"Hanya mungkin untuk data itu (separatis) tentu saja ini akan sangat terkait dengan data intelijen dan keamanan di sana, ya," lanjut dia.

3. Bawaslu klarifikasi GT

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku sedang mengklarifikasi laporan tersebut.

"Kami lagi klarifikasi kepada yang bersangkutan (GT)," ujar Bagja, Rabu (23/8/2023), seperti dikutip dari ANTARA.

Dia menjelaskan, GT harus diberikan hak jawab untuk meluruskan kabar dirinya merupakan simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Bawaslu juga melakukan pengecekan ke Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian setempat.

Bagja mengatakan, apabila GT nantinya terindikasi sebagai simpatisan KKB, maka Bawaslu segera melaporkan hal itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diberhentikan.

"Apakah yang bersangkutan memang diindikasikan termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM)? Ini harus jelas juga, jangan sampai bukan OPM kita tuduh OPM juga," tutur dia.

"Kami akan mengajukan kepada DKPP untuk memberhentikan yang bersangkutan," ucap Bagja.