Pada kelas jabatan 1 yang umumnya diisi prajurit berpangkat paling rendah, tunjangan kinerja naik menjadi Rp2,5 juta per bulan dari sebelumnya sekitar Rp1,9 juta atau meningkat sekitar Rp600 ribu (naik 31,6 persen).
Rincian Tunjangan Kinerja Baru Pegawai Kemhan dan Prajurit TNI
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Presiden Prabowo menaikkan tunjangan kinerja pegawai Kemhan dan prajurit TNI pada 2026 melalui Perpres 42 dan 43, menggantikan aturan 2018 yang dinilai tak sesuai perkembangan reformasi birokrasi.
- Kemhan dan TNI dinilai memenuhi syarat penyesuaian tukin 90 persen, dengan indeks reformasi birokrasi di atas 80 serta opini WTP laporan keuangan berturut-turut.
- Tukin baru berkisar Rp2.553.100 hingga Rp37.395.000 menurut kelas jabatan, sementara pejabat tinggi mencapai Rp48.613.500; pencairan menunggu aturan turunan, di tengah kritik terkait kesejahteraan guru.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan prajurit TNI pada 2026. Hal itu terlihat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2026 yang mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Sementara, kenaikan tukin bagi prajurit TNI tercantum dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2026.
Dalam dokumen yang IDN Times peroleh, tertulis dasar kenaikan tunjangan kinerja karena Perpres Nomor 104 Tahun 2018 sudah tak lagi sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, membenarkan kedua Perpres itu mengatur tentang kenaikan tukin prajurit TNI dan pegawai Kemhan.
"Kemhan juga telah menerima salinan kedua Peraturan Presiden tersebut dan akan melakukan ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Rico kepada IDN Times, Rabu (29/7/2026).
Dia mengatakan, kenaikan tukin itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja Kemhan dan TNI.
Konfirmasi kenaikan tukin bagi pegawai Kemhan juga disampaikan Direktur Jenderal Rencana Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana. Pihaknya mengajukan usulan kenaikan tukin sebesar 90 persen lantaran tidak ada penyesuaian sejak 2018 lalu.
"Kalau kita lihat dari 2018, Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi, nyaris 10 tahun tak ada penyesuaian," kata Wisnu di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat pada Kamis (30/7/2026).
1. Kemhan dan TNI dianggap sudah memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan tukin
Dasar kedua tentang kenaikan tukin itu adalah Peraturan Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2024 yang berisi tentang tata cara penyesuaian tunjangan kinerja.
"Di situ tertulis, tukin naik 90 persen bila indeks Reformasi Birokrasi 80 sampai dengan 90 persen. Jadi, kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI sudah melebihi 80. Kalau tidak salah 80,02. Sedangkan, indeks RB di TNI sudah melebihi angka 80 juga. Jadi, sudah memenuhi persyaratan untuk penyesuaian tunjangan kinerja dari 70 menjadi 90 persen," ujar dia.
Selain itu, ada pula persyaratan lain yang telah dipenuhi oleh Kemhan, yakni laporan keuangan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat label wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.
"Sementara, untuk (laporan keuangan) TNI dan Kementerian Pertahanan sudah mendapatkan lima kali berturut-turut. Sedangkan, persyaratannya opini WTP tiga kali berturut-turut sehingga ini sudah memenuhi persyaratan untuk penyesuaian tunjangan kinerja. Itu jadi alasan mengapa kami berani mengajukan penambahan tukin," kata dia.
Kenaikan tukin bagi pegawai Kemhan dan prajurit TNI itu disorot luas oleh publik. Mereka mempertanyakan mengapa Prabowo lebih memilih meningkatkan tukin prajurit TNI dan pegawai Kemhan dibandingkan mendongkrak gaji guru dan dosen.
2. Daftar rincian kenaikan tukin bagi pegawai Kemhan dan prajurit TNI
Dalam Perpres tersebut, besaran tunjangan kinerja itu ditetapkan berdasarkan kelas jabatan sehingga jumlah yang diterima setiap prajurit atau pegawai berbeda sesuai tingkat tanggung jawab dan posisi yang diemban.
Berikut rincian tunjangan kinerja (tukin) TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan terbaru setelah mengalami kenaikan!
- Kelas Jabatan 1: Rp2.553.100 per bulan
- Kelas Jabatan 2-8: Rp2.931.100-Rp5.472.100 per bulan
- Kelas Jabatan 9-11: Rp6.276.600-Rp9.852.300 per bulan
- Kelas Jabatan 12-14: Rp11.133.000-Rp19.485.000 per bulan
- Kelas Jabatan 15: Rp21.690.000 per bulan
- Kelas Jabatan 16: Rp30.058.800 per bulan
- Kelas Jabatan 17: Rp37.395.000 per bulan
Berikut besaran tukin Pejabat Tinggi TNI terbaru setelah kenaikan!
- Kepala Staf Angkatan (TNI AD, TNI AL, TNI AU): Rp48.613.500 per bulan.
- Wakil Kepala Staf Angkatan (TNI AD, TNI AL, TNI AU): Rp44.874.000 per bulan.
- Kepala Staf Umum (Kasum) TNI: Rp44.874.000 per bulan.
Wisnu mengatakan, hingga saat ini proses yang sedang bergulir adalah penyusunan Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Menteri Pertahanan sebagai tindak lanjut terbitnya Perpres nomor 42 dan nomor 43 mengenai kenaikan tunjangan kinerja. Dua aturan turunan itu dibutuhkan agar tukin bisa segera dicairkan.
"Tahap yang berlangsung saat ini adalah kami menggunakan acuan perpres, baik itu Perpres Nomor 42 atau Nomor 43 untuk menyusun Permen (Peraturan Menteri) dan Perpang (Peraturan Panglima TNI) sebagai rincian (kenaikan tukin) 90 persen tersebut," kata dia.
3. Prabowo dituding zalim karena tak alokasikan kenaikan gaji bagi guru
Sementara, keputusan Prabowo untuk menaikkan tukin pegawai Kemhan dan prajurit TNI dikritik luas oleh masyarakat sipil, salah satunya LBH Medan. Mereka mengecam keras kebijakan Prabowo yang merestui kenaikan tukin di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
"LBH Medan menilai kebijakan ini merupakan bentuk kezaliman dan pengkhianatan Presiden Prabowo terhadap guru. Guru kembali harus menelan pil pahit dan ketidakadilan di rezim kepemimpinan Prabowo ini. Kami sangat mengecamn keras kebijakan Prabowo ini," kata Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, di dalam keterangan, Kamis.
Kebijakan itu, kata Irvan, kontradiktif dengan pernyataan Prabowo yang disampaikan pada 24 Juni 2026. Saat itu, Prabowo secara terang-terangan dan tegas mengatakan alasan gaji guru tidak naik karena uangnya tidak ada.
"Tetapi, hanya berselang satu bulan, pernyataan Presiden justru kontradiktif ketika menyetujui naiknya tukin prajurit TNI dan pegawai Kemhan. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan besar," kata dia.
Dia mengatakan, saat ini realita di lapangan banyak guru yang masih digaji hanya Rp500 ribu. Hal itu merupakan dampak dari kebijakan yang mewajibkan efisiensi anggaran.
Di sisi lain, Prabowo bisa mengeluarkan dana ratusan triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang belum jelas tujuan serta keuntungannya.
