Riset Monash: Penyebaran Disinformasi Demo Bukan Kerja Manual

Lebih lanjut, Ika melakukan analisis di lima platform media sosial pada rentang waktu 26 Juli 2026 hingga 1 Agustus 2026. Kelima platform itu yakni YouTube, X, Instagram, TikTok, dan Facebook. Total terdapat 197 ribu unggahan dan 63 ribu unique users.

Tren volume mencapai puncaknya pada 27 Juli 2026 dengan jumlah mencapai 50 ribu unggahan. Sementara, khusus platform X puncak tren volume terjadi pada 27 Juli dan 30 Juli 2026.

Pada 27 Juli 2026, topik yang dominan terdiri dari aksi protes di Kejaksaan Agung, kekhawatiran soal liputan media dan pembungkaman informasi, jurnalis memprotes pernyataan Londo Ireng, dan disinformasi serta footage lama dalam pemberitaan aksi.

Khusus penyebaran disinformasi, Ika mengakui ini merupakan permasalahan yang serius seputar demonstrasi khususnya pengunggahan ulang rekaman video lama yang diklaim sebagai peristiwa terkini.

"Praktik ini juga kerap disertai narasi pembungkaman media, dapat menyesatkan publik dan merusak gerakan protes yang sesungguhnya. Muncul seruan agar setiap orang memverifikasi waktu, sumber dan konteks video sebelum membagikannya guna melawan unggahan ragebait semacam itu," kata dia.

Monash University Indonesia juga menemukan akun-akun yang paling banyak membagikan unggahan tersebut sebagian besar berlangganan verifikasi dari X atau memiliki centang biru.

"Ini berarti mereka berlangganan X premium dan memenuhi persyaratan dasar. Ini bukan identitas, keahlian atau isi unggahannya telah diverifikasi," kata Ika.

X sendiri, kata dia, sudah menyatakan centang biru tidak berarti platform tersebut mendukung atau membenarkan pandangan akun itu.

Saat ini, siapa pun bisa memiliki centang biru di X dengan berlangganan setiap bulan atau tahun. Akun yang berlangganan centang biru bisa dimonetisasi apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

Monash University juga mencatat kemiripan pola lainnya dalam unggahan disinformasi yang diunggah pada 26 Juli 2026 hingga 1 Agustus 2026. Unggahan itu bisa dicermati dari tingkat framing dan struktur narasi.

"Sebagian besar menunjukkan struktur seperti adanya urgency hook misalnya 'demo hari ini', 'beberapa hari terakhir,' darurat,' 'ternyata hari ini' yang disertai huruf kapital dan emoji alarm. Proporsi amplifikasi dengan metode ini mencapai 68,1 persen," kata Ika.

Selain itu, adapula pola inflation of scale, yaitu demonstrasi digambarkan besar dan terjadi di mana-mana, serentak di seluruh Indonesia atau berpotensi mengulangi peristiwa 1998. Lalu, ada pula suppression claim, yakni media nasional dan televisi dituduh bungkam, sengaja tidak memberitakan atau algoritma dianggap menenggelamkan informasi.

Kemudian, pola repression claim, yakni sinyal telepon disebut hilang, internet diganggu atau mahasiswa tidak dapat melakukan siaran langsung karena sabotase aparat. Lalu, pola emotional judgement di mana akun-akun tersebut menggunakan kata-kata seperti muak, gila, rezim, pemerintah zalim, negara kacau dan media dibungkam.

Terakhir, ada pola call to amplify, yakni audiens diminta membantu dengan memberikan like, repost, memeriahkan tagar dan memastikan video tidak kalah dari algoritma.

"Percakapan mengenai soal hoaks video demo menunjukkan adanya percakapan yang dibuat tampak jauh lebih massif, spontan dan meluas dari realita yang ada di lapangan," kata dia.

Sementara, menurut peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Haripin, penyebaran disinformasi mengenai aksi demo yang dilekatkan dengan kerusuhan, diduga untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Perilaku itu, kata Haripin, merupakan bentuk demonisasi masyarakat sipil.

"Jadi, kalau secara konseptual, demonisasi aksi unjuk rasa itu artinya menggambarkan suatu gerakan masyarakat yang sudah pasti akan jelek dan berujung pada tindak kekerasan," kata Haripin kepada IDN Times.

Padahal, kata dia, berunjuk rasa di negara demokrasi dijamin oleh konstitusi. Mahasiswa pun tergolong tertib ketika hendak menggelar unjuk rasa. Mereka akan menyerahkan dokumen pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian.

"Rekam jejak aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat sipil kan tertib. Mereka berunjuk rasa pukul 10.00 lalu mundur pukul 18.00 WIB. Jadi, gerakan-gerakan di malam hari itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak jelas atau massa rekayasa," kata dia.

Dia pun kembali mengingatkan publik bahwa unjuk rasa sah dilakukan kapan pun karena dijamin penuh oleh konstitusi.

"Negara harus patuh dan memenuhi hak-hak warga negara itu," kata dia.

Dia juga mengingatkan aparat keamanan bila dilibatkan dalam penjagaan aksi demo yakni jaminan bahwa pengunjuk rasa bisa mengungkapkan aspirasinya secara aman serta selamat.

"Jadi, saya pikir wacana-wacana itu merupakan langkah mendemonisasi bahwa unjuk rasa berujung kerusuhan. Ya, ini suatu bentuk cipta kondisi," ucap dia.