Rotasi Pejabat DKI Dianggap Dendam Politik, Begini Reaksi Anies

27 Feb 2019, 12:09 WIB

Humas Pemprov DKI Jakarta

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang menilai rotasi pejabat DKI pada Senin (25/2) lalu bersifat politis. Menurut Anies, rotasi itu adalah kewenangannya dalam merombak pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Gubernur punya wewenang untuk rotasi enam bulan setelah menjabat, dan lalu kalau misalnya itu urusannya pilkada, saat itulah. Kan ini tidak," ujar Anies di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (27/2).

1. Rotasi berdasarkan evaluasi kerja

Dok. Humas Pemprov DKI

Anies beralasan rotasi dan mutasi yang dilakukan kepada pejabat DKI itu berdasarkan evaluasi atas hasil kinerjanya masing-masing.

"Ini (rotasi) adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini," kata dia.

2. Anies tidak mempermasalahkan tanggapan Prasetyo

Dok. Humas Pemprov DKI

Anies sendiri tidak banyak berkomentar soal pernyataan yang dilontarkan Prasetyo. Ia menilai, setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing.

"Ya imajinasi orang boleh-boleh saja, ya. Kita gak bisa melarang pemikiran orang," ujar dia.

3. Anies sebelumnya merotasi ribuan pejabat DKI

Dok. Humas Pemprov DKI

Anies sebelumnya melantik ribuan pejabat setingkat eleson I, II, dan III di Balai Kota DKI, Senin (25/2) sore. Total ada 1.125 pejabat dirotasi secara bersamaan. Anies beralasan rotasi tersebut dilakukan demi penyegaran jabatan.

Dia berharap dengan adanya rotasi ini dapat memberi manfaat bagi individu yang dirotasi dan organisasi serta kesempatan bagi orang-orang baru untuk bertugas.

“Kami berharap pribadi baru ini membawa penyegaran, membawa suasana yang baru,” ujar Anies.

4. Prasetyo menyebut rotasi yang dilakukan Anies bersifat politis

IDN Times/Amelinda Zaneta

Sebelumnya, Prasetyo menilai, rotasi Anies terhadap pejabat lurah dan camat bersifat politis. Menurut dia, banyak lurah dan camat yang diturunkan menjadi sekretaris lurah dan sekretaris camat.

"Pertanyaannya, kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan), ini aneh ini buat saya, dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali," ujar Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (26/2).

Ia mengatakan, lurah dan camat sedang merintis jabatan birokrasi. Prasetyo kemudian mengaitkan urusan rotasi pejabat Pemprov DKI dengan dendam politik Pilkada DKI 2017.

"Dia (lurah camat) kan birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karier. Dari lurah jadi sekkel kan gak betul. Jangan ada dendam politik lah, pilkada sudah selesai," kata Prasetyo.