Bamsoet Dorong Perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara Usai Pemilu 2024

Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, kembali menyinggung perlunya kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai roadmap jangka panjang bagi pembangunan di Indonesia. Isu PPHN ini sudah digaungkan sejak 2019 lalu.

Politikus Partai Golkar itu sudah sejak lama menilai dibutuhkan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Kini, disebut sebagai PPHN.

Ia berharap, dengan adanya PPHN bisa menjamin konsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah. Sehingga, terjadi kesinambungan antara pemerintah yang tengah berkuasa dengan periode pemerintah penggantinya.

"Karena itu kita semua perlu mempertimbangkan pentingnya PPHN sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu di sidang tahunan MPR pada Rabu (16/8/2023) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Namun, kini ia mengusulkan bila PPHN sebaiknya diadakan usai Pemilu 2024. Sebelumnya, ia sempat mendorong agar PPHN diadakan sebelum terjadi pergantian kepemimpinan.

"Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah, agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," kata dia.

Untuk bisa memasukan PPHN maka dibutuhkan amandemen terhadap UUD 1945. Itu sebabnya rencana memasukan PPHN sempat ditentang lantaran diduga bakal melebar untuk melakukan amandemen ke pasal lain, salah satunya menyangkut penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Salah satu yang menentang adalah partai pemenang Pemilu 2019-2024, PDI Perjuangan. Mereka mengusulkan agar amandemen UUD 1945 dilakukan usai Pilpres 2024 rampung.

Baca Juga: Bamsoet Buka Sidang Tahunan MPR dengan Pantun, Singgung Koalisi Parpol