Mahfud Ajak Warga Awasi Masjid: Jangan Jadi Tempat Politik Praktis

Jakarta, IDN Times -Â Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengajak tokoh-tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren untuk ikut mengamankan Pemilu 2024. Demi menghindari konflik internal di berbagai rumah ibadah dan pondok pesantren, Mahfud menegaskan agar politik praktis sebaiknya tak dilakukan di masjid-masjid.
"Sebisa mungkin, dihindari politik praktis di masjid-masjid agar tak menimbulkan konflik internal," ungkap Mahfud seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu, (25/2/2023).Â
Politik praktis yang dimaksud termasuk adanya tokoh-tokoh yang menggunakan masjid atau tempat ibadah lainnya untuk melakukan kampanye atau mengerahkan dukungan kepada sosok tertentu. Dia menjelaskan politik ada dua jenis.Â
"Pertama, politik praktis. Kedua, politik inspiratif," tutur dia.Â
Politik inspiratif ditunjukkan berupa gagasan-gagasan kepemimpinan dan pengorganisasian negara dengan baik. Maka, pemilu harus dilakukan dengan jujur.Â
"Kalau mau memerintah, tegakan hukum dengan adil. Nah, itu bisa dikatakan di mana saja, termasuk di masjid tidak apa-apa. Tapi, kalau saya arahkan untuk memilih figur tertentu, itu yang tidak boleh. Itu namanya politik praktis," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.Â
Dia menyatakan, Indonesia lahir dari politik inspiratif. Menegakkan keadilan itu bagian dari politik. Menegakkan hukum pun, kata dia, termasuk keputusan politik.Â
"Mohon hindari politik elektoral atau praktis di masjid-masjid," ujarnya.Â
Lalu, apakah pernyataan Mahfud itu ditujukan kepada calon tertentu yang sudah lebih dulu berkampanye, termasuk di tempat ibadah?
1. Mahfud minta agar pilihan politik warga tidak didebatkan di tempat ibadah

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir) Sementara, terkait pilihan politik, Mahfud membebaskan masyarakat untuk menentukan pilihannya sesuai dengan kesadaran masing-masing. Namun, dia mengimbau agar pilihan politik tersebut tidak didebatkan di tempat ibadah.Â
"Siapapun yang akan dipilih, silakan. Tapi, jangan dipertentangkan di masjid. Agar kita tidak terjebak pada pertengkaran-pertengkaran yang tidak diinginkan," kata Mahfud.Â
2. Bawaslu sempat keluarkan imbauan agar tak ada aktivitas politik praktis di masjid

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja (IDN Times/Aryodamar) Sebelumnya, bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, sempat kena sentil Badan Pengawas Pemilu pada 2022 lalu. Hal itu lantaran dia dianggap berkampanye di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan berkampanye di tempat ibadah dilarang di UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Bahkan, di dalam UU Pemilu itu tertulis bila aturan tersebut dilanggar maka calon tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana.Â
"Apapun tempat ibadahnya, maka kami mengimbau dan mengingatkan agar para pihak menahan diri karena hal ini akan sangat mengganggu proses-proses ke depan," ujar Rahmat di Gedung Bawaslu pada Desember 2022 lalu.Â
Dia juga mengingatkan soal periode kampanye pemilu 2024 yang baru dimulai pada periode November 2023 hingga Februari 2024. Bila ada yang curi start awal pemilu, kata dia, maka dapat mengganggu kondusivitas proses pemilu.Â
3. Pelanggaran terhadap kampanye di tempat ibadah bisa diancam pidana bui selama 2 tahun

ilustrasi borgol (IDN Times/Mardya Shakti) Sementara, larangan berkampanye di rumah ibadah tertuang di dalam UU nomor 7 tahun 2017 pasal 280 huruf h. Para calon anggota DPR, DPD, DPRD serta calon presiden-wakil presiden bisa dikenakan sanksi berat jika melanggar aturan tersebut.
"Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan," bunyi Pasal 280 huruf h UU Pemilu.
Para peserta Pemilu 2024 tetap boleh mendatangi tempat ibadah, pendidikan dan fasilitas pemerintah di masa kampanye. Akan tetapi, tidak boleh membawa atribut kampanye.
"Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab," bunyi penjelasan Pasal 280 huruf h UU Pemilu.
Apabila peserta pemilu menghadiri acara di tempat ibadah, pendidikan serta fasilitas pemerintah dengan membawa atribut kampanye, maka bisa digolongkan sebagai pelanggaran.
Pelanggar kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan serta fasilitas pemerintah bisa dikenakan hukuman penjara paling lama dua tahun. "Dan denda paling banyak Rp24 juta," demikian isi Pasal 521 UU Pemilu.
























