Satgas PKH Segel Tambang PT Mineral Trobos, Denda sedang Dihitung

12 Mar 2026, 15:16 WIB

Irfan Fathurohman

Satgas PKH Segel Tambang PT Mineral Trobos, Denda sedang Dihitung

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya Sih

Satgas PKH menyegel area tambang PT Mineral Trobos yang diduga menambang ilegal di kawasan hutan, serta tengah menghitung denda administratif atas pelanggaran tersebut.
Juru Bicara Satgas PKH menegaskan tim bekerja objektif dan transparan sesuai aturan, sambil rutin melaporkan capaian penguasaan lahan dan pembayaran denda kepada publik.
Mantan penyidik KPK meminta Satgas PKH berkoordinasi dengan KPK untuk menindaklanjuti penyegelan tambang, agar kasus dugaan penambangan ilegal dan kerugian negara bisa diusut tuntas.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyegel area operasional PT Mineral Trobos, perusahaan tambang nikel yang diduga terafiliasi dengan pemilik klub sepak bola Malut United, David Glen Oei.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, pihaknya sedang menghitung denda administratif untuk PT Mineral Trobos.

"Sudah dilakukan penguasaan kembali lahan kawasan hutan yang dikuasai secara illegal dengan pemasangan plang. Selanjutnya akan dihitung denda administratif yang timbul akibat penguasaan tidak sah tersebut," kata Barita saat dihubungi, Kamis (12/32026).

1. PT Mineral bakal dikenakan denda triliunan

Ilustrasi tambang batu bara (IDN Times/Aditya)

Berdasarkan informasi yang beredar, PT Mineral Trobos dikenakan denda triliunan karena menambang ilegal ratusan hektare. Denda terhadap perusahaan yang terseret kasus korupsi mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba itu menyusut tinggal puluhan miliaran.

Namun, Barita mengatakan Satgas PKH tidak pernah menyampaikan informasi besaran tagihan denda administratif.

"Informasi resmi hanya dikeluarkan oleh tim media dan Juru Bicara Satgas," kata Barita.

2. Satgas PKH tegaskan bekerja secara objektif

Ilustrasi Tambang Batu Bara (IDN Times/Aditya Pratama)

Barita memastikan Satgas bekerja secara otentik, objektif, faktual, scientific serta sesuai mekanisme kerja yang diatur dalam ketentuan dan pengawasannya.

“Secara berkala, Satgas juga menyampaikan kepada publik terkait dengan capaian kinerja, baik dalam penguasaan kembali kawasan hutan ataupun pembayaran denda, serta jumlah detail maupun identitas perusahaan,” ujar Barita.

Sementara itu, David Glen Oei mengaku tak mengetahui soal PT Mineral Trobos. Ia mengatakan, sudah empat tahun pensiun tak mengurus lagi perusahaan.

"Saya sekarang urus sosial, agama, dan bola saja. Kalau urusan bola saya tahu," kata David.

3. Satgas PKH diminta berkoordinasi dengan KPK

Ilustrasi tambang dikelola ormas. (IDN Times/Aditya Pratama)

Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, mengatakan Satgas PKH harus berkoordinasi dengan KPK dalam menindaklanjuti penyegelan lahan milik PT Mineral Trobos. Sebab, penyidik KPK pernah memeriksa David Glen Oei terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Abdul Gani Kasuba pada Oktober 2024.

"Perlu (Satgas PKH koordinasi dengan KPK). Karena penyegelan (Mineral Trobos) merupakan tahap awal dari proses pemidanaan, baik itu terhadap seseorang maupun korporasi," kata Yudi saat dihubungi pada Selasa (10/3/2026).

Dengan adanya dugaan penambangan di kawasan hutan, Yudi mengingatkan Satgas PKH harus menuntaskan kasus ini tidak sebatas menyegel lahan Mineral Trobos di Maluku Utara.

Tetapi, lanjut dia, usut tuntas siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus praktik ilegal di kawasan hutan tersebut. Menurut dia, upaya pemulihan kerugian negara akibat praktik ilegal harus diprioritaskan.

"Satgas PKH harus bergerak cepat menuntaskan kasus ini agar ada efek jera. Termasuk, membongkar adanya dugaan keterlibatan orang-orang dalam penambangan di kawasan hutan tersebut selama ini," ujarnya.