Satgas PKH: PT AKT Belum Bayar Denda Administratif Rp2,4 Triliun
- Satgas PKH mengungkap PT Asmin Koalindo Tuhup belum membayar denda administratif sebesar Rp4,24 triliun meski izin operasionalnya telah dicabut oleh pemerintah.
- Perusahaan milik Samin Tan itu sudah dipanggil dan diverifikasi, namun belum memenuhi kewajiban pembayaran sehingga Satgas menegaskan akan menempuh langkah hukum tegas.
- Satgas PKH juga telah menyegel 1.699 hektare lahan di Kalimantan Tengah dan menegaskan tidak gentar menghadapi pihak yang mencoba membackingi kegiatan ilegal perusahaan tersebut.
Jakarta, IDN Times - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap pencabutan izin yang diberlakukan kepada PT Asmin Koalindo Tuhup tidak diindahkan oleh manajemennya dengan cara membayar denda administrasi.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan PT Asmin Koalindo Tuhup, yang dimiliki pengusaha Samin Tan, telah dikenakan denda Rp4.248.751.390.842. Namun, tidak dilakukan pembayaran hingga saat ini.
"Maka pada kesempatan ini, memang sama sekali belum dilakukan kewajiban. Padahal kami sudah melakukan pemanggilan, melakukan verifikasi, dan dasarnya adalah regulasi," kata Barita di Kompleks Kejaksaan Agung, Selasa (3/3/2026).
Satgas PKH akan melakukan penegakan hukum apabila perlawanan terus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Bahkan, dia menekankan, jajaran Satgas PKH tidak akan gentar meski ada backing di balik operasional PT Asmin Koalindo Tuhup.
"Bahwa Satgas tidak pernah gentar, walaupun ada yang merasa membekingi kegiatan-kegiatan ilegal tersebut, kami tunduk pada peraturan dan regulasi," ujar Barita.
Dalam kasus ini, Satgas PKH telah melakukan penyegelan lahan milik PT Asmin Koalindo Tuhup. Total 1.699 hektare lahan di Desa Tumbang Bau, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dilakukan penyegelan.
Usai pemerintah memutuskan mencabut izin perusahaan tersebut, PT Asmin Koalindo Tuhup pun melakukan upaya banding. Barita memastikan, hal itu tetap dihormati Satgas PKH sebagai hak dari pihak pelanggar.
"Oleh karena itu, Satgas juga menyampaikan bahwa kami tidak terpengaruh oleh adanya tindakan pihak-pihak pejabat mana pun yang diklaim berada di balik operasional PT AKT. Hukum bagi kami harus tegak, karena untuk itulah Satgas didirikan," ucap dia.
