Serawak Butuh 20 Ribu Pekerja RI untuk Kerja di Perkebunan-Konstruksi

2. Pekerja Indonesia ada yang tidak memiliki dokumen resmi (ilegal)

Ilustrasi dokumen. (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut lagi Raden menjelaskan, setelah mengecek sistem aplikasi daring yaitu one canal system KJRI Kuching untuk masuknya para pekerja Indonesia ke Sarawak, PMI yang sedang diproses sekitar 1.600 orang. Sementara itu, tenaga PMI yang sudah ada di Sarawak sekitar 70 ribu orang dan lebih dari setengahnya itu merupakan PMI yang bekerja di perusahaan perkebunan sawit dan konstruksi.

Raden juga menyebutkan, tantangan yang harus dihadapi yaitu adanya pekerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi (ilegal).

“Itu artinya mereka-mereka yang ilegal ini pastinya tidak terdata di database di KJRI Kuching. Mudah-mudahan dengan ada perbaikan system kami bisa mengupayakan dari hulu ke hilir dalam rangka optimal untuk melakukan perlindungan terhadap para PMI,” ujar Raden.

3. Perusahaan Sarawak masih membutuhkan 5.000 PMI

Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia (IDN Times/Istimewa)

Senior Manager Sarawak Oil Palms Berhad dari salah satu perusahaan besar kepala sawit yang ada di Miri, Sarawak, Malaysia, Lau Shi Wen, membenarkan bahwa hingga saat ini beberapa perusahaan yang ada di Sarawak memang masih banyak membutuhkan tenaga kerja, khususnya dari Indonesia.

Hingga saat ini PMI yang bekerja di grup perusahaannya sebanyak 10 ribu orang. Sedangkan jumlah itu masih kurang dan masih memerlukan paling sedikitnya sekitar 5 ribu orang lagi.

“Sejak pandemik COVID-19 melanda, lebih dari dua grup perusahaan kami tidak mendapatkan lagi tambahan PMI untuk bekerja di perusahaan sawit kami, ini tentu sangat menghambat kemajuan perusahaan kami. Sejak pandemik itu, karyawan kami ada yang pulang tapi tak dapat masuk kembali,” kata Lau Shi Wen.

4. Perusahaan Sarawak Malaysia siap tampung PMI

Pekerja Migran Indonesia asal Tulungagung tiba di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (IDN Times/Bramanta Pamungkas)

Lau Shi Wen berharap, adanya perundingan antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia terkait perizinan penyaluran dan penempatan PMI membuat kekurangan tenaga kerja khususnya dari Indonesia dapat segera teratasi.

“Kami siap menampung hanya untuk para PMI saja, dan ini saya rasa juga untuk perusahaan lain yang ada di Sarawak ini. Karena dari segi bahasa akan lebih mudah untuk berinteraksi dibandingkan dari negara lain. Tapi tentu saja kami menerima mereka-mereka yang memiliki dokumen lengkap agar bisa aman dan nyaman saat bekerja di perusahaan kami,” kata Lau Shi Wen.