Soekarwo Usulkan Tiga Nama Pengganti Nyono
Surabaya, IDN Times - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo telah mengirimkan tiga nama pengganti Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nama-nama ini akan menjadi Pejabat Sementara (Pjs) untuk memimpin Kabupaten Jombang selama proses hukum Nyono berjalan.
Selain itu, pria yang biasa dipanggil Pak Dhe Karwo itu juga mengimbau masyarakat Jatim untuk cerdas memilih pemimpin. Pasalnya, sudah beberapa kepala daerah Jawa Timur terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).
1. Pastikan pengganti Nyono memiliki kemampuan memimpin Jombang
Pak Dhe Karwo mengaku nama-nama yang dikirimkannya ke Kemendagri bukanlah kepala daerah. Meski begitu, menurutnya tiga nama tersebut sangat mumpuni dan berpengalaman di pemerintahan. "Untuk namanya belum bisa saya buka karena masih proses di Kemendagri. Yang jelas pejabat pratama, bukan kepala daerah. Yang penting paham tentang ekonomi dan sosial, itu bisa," bebernya.
2. Soekarwo prihatin dengan banyaknya kepala daerah di Jatim yang terkena OTT
Soekarwo mengaku prihatin karena kasus ini seolah menjadi tanda penurunan integeritas kepala daerah di Jatim. "Ini rill masalah ingritas dan moral. Tolonglah dicek lingkungan calon-calon itu, calon punya moral di lingkungannya, masalah moral dan materil ini sangat besar. Harus cerdas memilih," imbaunya.
3. Ongkos politik jadi sebab korupsi
Soekarwo melihat maraknya kasus korupsi oleh kepala daerah tak bisa dilepaskan dari besarnya ongkos politik. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka kecenderungan kepala daerah untuk mencari "balik modal" akan semakin tinggi. "Ongkos politik itu semakin besar, dan menjadi beban. Pilih pemimpin yang gak kepikiran menebus ongkos politik," ucapnya.
Dia pun memberikan masukan agar di Indonesia segera diterapkan pemilu elektornik. Dengan begitu, ongkos politik akan bisa terpangkas. "Dana kampanye itu mahal, ke masyarakat harus dengan ongkos, ongkos politik jadi beban. Pilkada bisa gunakan IT, kurangi ongkosi politik. Kampanye bisa lewat media sosial dan online. Semua harus lebih dikontrol, bisa pakai IT dan bisa keluarkan regulasi agar ada preventif tentang itu."
