Solidaritas Perempuan Sebut Pemerintah Jokowi-JK Abai Terkait Isu Kelestarian Bumi

23 Apr 2018, 13:35 WIB

IDN Times/Margith Damanik

Jakarta, IDN Times - Dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada Minggu (22/4) silam, Solidaritas Perempuan merayakannya dengan melakukan aksi. Kegiatan aksi ini diadakan pada Senin (23/4) pagi di depan Istana Negara.

Aksi ini diikuti kurang lebih 20 perempuan yang bergabung dalam Solidaritas Perempuan. Tuntutan yang disuarakan tidak hanya dari perempuan wilayah Jakarta, namun juga turut hadir Solidaritas Perempuan dari Poso, Makassar, dan wilayah Indonesia lainnya.

Aksi ini dilakukan atas dasar kesadaran perempuan Indonesia bahwa bumi sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Solidaritas Perempuan juga menyadari abainya pemerintah atas keadaan bumi justru merugikan perempuan.

1. Kerusakan bumi memberi dampak kepada perempuan

Default Image IDN

"Pihak yang terkena dampak mendalam dan berlapis dari kerusakan bumi adalah perempuan," ujar Dinda Yura selaku koordinator program dari Solidaritas Perempuan. Hal ini yang menjadi dasar bagi Solidaritas Perempuan melakukan aksi bukan hanya untuk menyelamatkan bumi namun juga menyelamatkan hak perempuan.

Masifnya eksploitasi dan penghancuran bumi secara tidak disadari membuat perempuan kehilangan sumber-sumber kehidupannya. "Air contohnya, kerusakannya bisa berpengaruh baik bagi kesehatan reproduksi maupun tanggung jawab perempuan di rumah lainnya," tutur Dinda.

2. Momentum untuk Jokowi-JK buktikan janji

Default Image IDN

Dalam momentum Pilkada serentak 2018 dan menjelang pilpres 2019 ini, Solidaritas Perempuan merasa ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki diri. "Dengan janji-janjinya yang harus ditepati, waktu yang dimiliki Jokowi-JK tinggal satu tahun lagi," kata Dinda. "Ini adalah waktu untuk pemerintahan Jokowi-JK menepati janjinya. Setidaknya untuk menunjukkan mereka ada usaha untuk menepati," tambahnya.

Solidaritas merasa pemerintahan Jokowi-JK abai terhadap isu terkait kelestarian bumi dan kaitannya dengan perempuan. Negara dirasa Solidaritas Perempuan cenderung mendukung perusakan bumi dengan dilakukannya perjanjian-perjanjian perdagangan yang memberi ruang besar bagi korporasi, termasuk dalam sektor pangan.

3. Tawarkan 9 solusi bagi pemerintah

Default Image IDN

Solidaritas Perempuan dalam aksinya menyuarakan sembilan hal yang diharap bisa dilakukan oleh pemerintah. Solidaritas perempuan mendesak pemerintah untuk menghentikan pemberian izin dan Hak Guna Usaha (HGU) baru serta mengkaji ulang izin-izin, AMDAL dan HGU lama dari korporasi yang mengeksploitasi bumi, merusak lingkungan dan melanggar HAM, termasuk hak-hak perempuan.

Salah satu hal lain yang masuk dalam tuntutan dari Solidaritas Perempuan adalah agar pemerintah menjalankan penegakan hukum atas kejahatan korporasi. Pemerintah juga diharapkan menyusun kebijakan atau kerangka hukum nasional, serta terlibat dan mendukung inisiatif kerangka hukum internasional untuk menindak perusalan bumi dan pelanggaran HAM oleh korporasi yang secara tegas dan efektif.