SPPG Jadi P3K, Wakil Walkot Bogor: Guru Honorer Harus Diprioritaskan!
- Guru dan pengabdi lama lebih prioritas untuk "antre" P3K
- 59 dapur di Kota Bogor belum punya sertifikat laik higiene
- Pusat tegas ganti agen dapur yang cuma "setor izin" tapi gak dibangun
Bogor, IDN Times – Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Jenal Mutaqin, yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), memberikan jawaban yang cukup realistis mengenai wacana pemerintah pusat menjadikan pegawai SPPG menjadi P3K.
Jenal mengaku hingga saat ini belum melihat adanya aturan hitam di atas putih yang menyebutkan pegawai SPPG otomatis atau bisa diangkat menjadi P3K. Menurutnya, semua harus berjalan sesuai landasan hukum yang jelas.
"Sampai detik ini, saya pribadi belum membaca pasal atau regulasi yang melegitimasi pegawai dapur SPPG menjadi P3K," ujar Jenal, di SPPG Sindangsari, Kamis (29/1/2026).
1. Sebut guru dan pengabdi lama lebih prioritas untuk "antre" P3K
Tanpa bermaksud mengecilkan peran pegawai dapur, Jenal justru mengingatkan soal keadilan sosial. Ia menilai masih banyak tenaga pendidik yang sudah bertahun-tahun berdedikasi namun belum mendapatkan status P3K.
"Kalau (pegawai) SPPG saya rasa boleh saja, tapi setidaknya ada pertimbangan lain. Orang-orang yang sudah antre, yang sudah berdedikasi memberikan didikan terhadap anak-anak kita, itu yang harus diprioritaskan. Yaitu guru dan orang-orang lansia yang sudah mengabdi terhadap negara," tambahnya.
2. Soroti 59 dapur di Kota Bogor yang belum punya sertifikat laik higiene
Alih-alih bicara status kepegawaian, Jenal lebih vokal soal keamanan pangan. Dari 90 dapur yang ada di Kota Bogor, ternyata baru 31 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, ini krusial untuk menjamin gizi balita dan ibu hamil.
"Insyaallah minggu depan kita akan rapotan dengan seluruh SPPG se-Kota Bogor untuk mengetahui kendalanya apa ketika SLHS ini belum kelar juga," tutur Jenal.
3. Minta Pusat tegas ganti agen dapur yang cuma "setor izin" tapi gak dibangun
Jenal juga mencium adanya kejanggalan sistem. Ada kuota dapur yang sudah penuh secara izin, namun fisiknya belum terlihat. Ia meminta pemerintah pusat tegas agar target 300 ribu penerima manfaat di Kota Bogor tidak terhambat.
"Kalau dapur yang sudah keluar izinnya tapi tidak ada progres, ya sudah ganti saja sama yang lain yang siap. Pak Presiden punya niat tulus yang baik, harus kita jaga," kata dia.
