Timnas AMIN: Sikap Jokowi Makin Ajaib

Eva menyebut pengorbanan tidak hanya tekanan untuk pindah terkait izin tempat untuk berkampanye bagi pasangan capres-cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, tetapi ada sikap konstituen yang bingung karena pernyataan Presiden Jokowi. 

Eva mencontohkan adanya undangan dari sebuah sekolah di Jakarta dengan kepala sekolah dan guru-guru, yang menyatakan dukungan kepada pasangan Anies-Muhaimin, namun pada akhirnya batal.

“Kita diundang oleh sekolah yang kepala sekolah dan bersama guru-gurunya tiba-tiba memberikan pernyataan mendukung kepada salah satu paslon, padahal sebelumnya kita tuh sangat hati-hati,” ujar mantan politikus PDIP itu. 

Eva melanjutkan, tim kampanye pasangan Anies-Muhaimin akhirnya tidak pernah mendatangi undangan tersebut, karena menghormati adanya arahan dari presiden bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, harus netral pada pemilu. 

“Tapi begitu Pak Presiden berubah, ini juga ikut berubah di semua tempat atau di ASN, dan bahkan gubernur ya,” ujarnya.

Eva menyebutkan perubahan dapat mengakibatkan masalah, terutama untuk pihak - pihak hukum.

“Untuk undang-undang pemilu nanti teman-teman akan lebih paham ya, yang di-cut Pak Presiden itu hanya Pasal 281 ya, terus (Pasal) 283-nya mana kok gak dibawa?” tanya dia.

Eva pun mempertanyakan pernyataan sebelumnya dari cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD, tentang aturan hal ini dalam Ketetapan MPR Nomor VI MPR Tahun 2001. 

“Menyatakan dengan jelas di situ bahwa ada problem konflik kepentingan, maka dinyatakan presiden gak boleh, tidak netral, bahkan dirinci di situ yang istrinya, suaminya atau bekas istrinya mau nyalon, dan ini (Gibran) anak kan?” sambungnya. 

Karena itu, Eva menegaskan, etika dan hukum sudah dilupakan. 

Eva juga menegaskan soal pernyataan Presiden Jokowi yang berdampingan dengan capres nomor urut dua Prabowo Subianto dan perwira TNI merupakan bentuk power dan influence terhadap publik. 

“Dan kenapa kita takut karena kan menempel kan semua fasilitas negara itu,” ujar dia. 

Eva pun mengingatkan kepada relawan di daerah pemilihan (dapil) nya di Madiun, Jawa Timur, agar mengingatkan prajurit TNI tidak terlibat dalam kampanye pasca-pernyataan Presiden Jokowi. 

“Kemudian temen-temen Babinsa, kemudian apa Kumham itu juga, wah santai melakukan itu begitu loh. Jadi dampaknya itu menurut saya merugikan bagi paslon yang tidak didukung Pak Jokowi, karena Pak Jokowi mendukung hanya (paslon 02), dibawakan (diajak) hanya selalu Pak Prabowo ya, bagi-bagi sembako dan seterusnya. Jadi menurutku ada suatu kontestasi yang tidak fair tidak compatible,” tegasnya.

Eva mengatakan sikap politik Presiden Jokowi itu pada akhirnya membingungkan, tetapi mencerdaskan untuk Gen-Z dan milenial, karena terpapar dengan banyak penjelasan pasal-pasal. 

“Gen-Z yang literate untuk informasi tentu gak, apa ini proses pencerdasan, tapi jangan lupa 20-an persen penduduk kita yang tidak punya akses terhadap informasi yang cepat sekali di internet,” ucap Eva. 

Di sisi lain, Eva juga menyatakan kesedihannya karena 20 persen penduduk yang tidak punya akses internet itu tidak akan tahu pelanggaran tersebut. 

“Jadi harapan saya, presiden cutilah, karena sudah melakukan kejahatan ya, katanya mbak Connie (Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie) seperti itu,” imbuhnya. 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.