TNI AL Boyong Kapal Survei Buatan Jerman, Dinamakan KRI Canopus-936
- Kolonel Laut (P) Indragiri Yani Wardhono ditunjuk sebagai komando KRI Caopus-936. Kapal diawaki 93 prajurit Jalasena pilihan.
- Pengadaan kapal riset hidrografi merupakan bagian dari modernisasi alutsista TNI AL. Kapal berperan penting dalam meningkatkan maritime domain awareness nasional.
- KRI Canopus-936 memiliki dimensi panjang 105 meter dan lebar 17,4 meter, dengan bobot mati mencapai 3.419 ton. Mampu menempuh jarak hingga 10 ribu mil laut tanpa henti.
Jakarta, IDN Times - TNI Angkatan Laut (AL) kembali mendapat tambahan armada baru pada Kamis, 12 Februari 2026. Armada baru ini merupakan kapal survei untuk mendukung operasi hidrografi dan oseanografi di wilayah perairan yurisdiksi nasional maupun internasional.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Tunggul, mengatakan kapal baru itu dinamakan KRI Canopus-936. Prosesi itu dipimpin langsung Kepala Staf TNI AL (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, di Galangan Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Jerman.
"KRI Canopus-936 merupakan Kapal BHO Ocean Going atau kapal survei hidro-oseanografi, di mana program pembangunan kapal itu berlangsung selama tiga tahun," ujar Tunggul dalam keterangan, Sabtu, 14 Februari 2026.
Tunggul mengatakan usai penamaan kapal, dilanjutkan dengan pelaksanaan penandatanganan berita acara serah terima (delivery) kapal dari pihak galangan ke Pemerintah Indonesia. Kemudian, Kementerian Pertahanan akan menyerahkan armada baru itu kepada TNI AL selaku pengguna operasional.
"Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kapasitas TNI AL, khususnya dalam mendukung operasi hidrografi dan oseanografi," kata perwira tinggi TNI AL itu.
1. Kolonel Laut (P) Indragiri Yani Wardhono ditunjuk sebagai komando KRI Caopus-936
Lebih lanjut, Tunggul mengatakan, dalam upacara peresmian juga ditetapkan komandan kapal KRI Canopus-936 yakni Kolonel Laut (P) Indragiri Yani Wardhono. Pengukuhan Kolonel Indragiri menegaskan kesiapan kepemimpinan dan profesionalisme prajurit pengawak kapal dalam melaksanakan tugas-tugas negara.
"Kapal hidro-oseanografi diawaki oleh 93 prajurit Jalasena pilihan," kata Tunggul.
Sementara, pemilihan nama Canopus merupakan simbol penunjuk arah bagi para pelaut dan sekaligus harapan akan keselamatan serta kepastian navigasi di laut.
2. Pengadaan kapal riset hidrografi merupakan bagian dari modernisasi alutsista
Sementara, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut menyampaikan pesan khusus yang dibacakan Wakil Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madya TNI Edwin. Sjafrie menyebut pengadaan kapal BHO (Ocean Going) merupakan bagian dari modernisasi TNI AL.
"Ini dilakukan untuk memperkuat unsur pendukung operasi laut, di mana kapal ini sebagai aset strategis non-combantant. Kapal ini berperan penting dalam meningkatkan maritime domain awareness nasional melalui survei dan pemetaan hidrografi serta oseanografi guna mendukung keselamatan pelayaran, pertahanan dan pengelolaan ruang laut Indonesia," kata Edwin.
Ia juga berharap kapal tersebut dapat menjadi tulang punggung survei laut nasional serta berperan sebagai kontributor utama dalam peningkatan keselamatan pelayaran dan penguatan keamanan maritim Indonesia," tutur dia.
3. Spesifikasi kapal riset KRI Canopus-936
KRI Canopus-936 dirancang khusus untuk operasi jangka panjang di laut lepas dengan profil yang gagah dan kokoh. Kapal ini memiliki dimensi panjang 105 meter dan lebar 17,4 meter, dengan bobot mati mencapai 3.419 ton.
Kekuatan strukturnya menjadi perhatian utama. Bagian badan kapal di bawah garis air menggunakan baja AH36 yang dikenal memiliki daya tahan tinggi terhadap korosi dan tekanan.
Sementara, bagian atas menggunakan baja A-36. Spesifikasi material ini memastikan kapal mampu beroperasi di perairan samudra yang ganas dengan tingkat keamanan yang sangat memadai.
Dengan kapasitas bahan bakar 610 meter kubik, KRI Canopus-936 diklaim mampu menempuh jarak hingga 10 ribu mil laut tanpa henti, dengan kecepatan maksimum 16 knot dan daya tahan operasi mencapai 60 hari. Kemampuan tersebut memberi fleksibilitas bagi kapal ini untuk menjalankan misi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia maupun perairan internasional, tanpa ketergantungan tinggi pada dukungan logistik darat.
