Tok! RUU Pengelolaan Keuangan Haji Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR
- DPR RI resmi menyetujui RUU Revisi Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani.
- Revisi undang-undang ini bertujuan memperkuat tata kelola dan meningkatkan fleksibilitas investasi dana haji melalui optimalisasi peran anak usaha BPKH.
- BPKH menyiapkan dua strategi utama: integrasi investasi dengan Danantara serta grup BUMN, dan penguatan kolaborasi kelembagaan bersama Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna, yang digelar Kamis (12/3/2026). Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan sebanyak delapan fraksi di parlemen menyetujui RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR RI.
"Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi VIII DPR tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Puan saat memimpin rapat paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
"Setuju," jawab seluruh peserta rapat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, mengatakan revisi ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi. Fokus utama pembenahan ini menyasar penguatan peran anak usaha. BPKH berupaya menjadikan entitas tersebut sebagai ujung tombak investasi langsung di luar negeri. Strategi ini diharapkan mampu mendongkrak nilai manfaat dana haji secara signifikan.
Ada dua poros utama dalam strategi ini. Pertama, BPKH akan melakukan integrasi investasi bersama Danantara serta grup BUMN. Kedua, kolaborasi kelembagaan bakal diperkuat langsung dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
"Melalui sinergi dengan Danantara, kami ingin membangun orkestrasi investasi nasional yang terintegrasi. Anak usaha di Arab Saudi akan menjadi platform kolaboratif bagi grup BUMN maupun swasta nasional untuk masuk secara lebih terstruktur dan berdaya saing dalam ekosistem haji dan umrah," ujar Fadlul dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).
