TOP 5: Prabowo Bahas Proyek Pengelolaan Sampah hingga Bahaya KUHP Baru

Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (4/1/2026). Selengkapnya baca di tautan berikut ini.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), resmi berlaku pada (2/1/2026). Namun, KUHAP baru itu dianggap menjadikan penyelidik dan penyidik menjadi "super power". Pada Pasal 7 ayat (3) disebutkan, PPNS dan penyidik tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Pada ayat (4) dijelaskan, PPNS dan penyidik tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenang wajib berkoordinasi dengan penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Selengkapnya baca di tautan ini.

Empat puskesmas di Aceh masih lumpuh pascabencana akhir November tahun lalu. Kerusakan berat dan genangan lumpur yang tinggi menjadi penyebab utama fasilitas kesehatan tersebut belum berfungsi kembali. Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menekankan penyelesaiannya memerlukan pendekatan khusus. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.

Sudah lebih dari 40 hari bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga saat ini, penanganan yang dilakukan pemerintah dinilai belum menunjukkan hasil maksimal bahkan memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengerahkan dan merotasi lebih dari tiga ribu relawan untuk menjaga layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatra. Relawan tersebut mencakup 500 tenaga dari Kemenkes. Pengerahan ini didukung oleh sektor swasta, organisasi profesi, serta TNI. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.