Update Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi: 67 Tewas dan 20 Hilang

17 Mei 2024, 08:48 WIB

Pencarian korban banjir lahar dingin Gunung Marapi. IDN Times/Andri NH

Jakarta, IDN Times - Proses evakuasi dampak banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatra Barat masih terus dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat hingga Kamis, 16 Mei 2024 pukul 17.00 WIB sudah ada 67 korban tewas dan 20 lainnya masih belum ditemukan.

Adapun jika dirinci berdasarkan wilayah, korban jiwa di Kabupaten Agam meninggal dunia sebanyak 22 jiwa, Kota Padang Panjang 2 jiwa, Kabupaten Tanah Datar 29 jiwa, Kabupaten Padang Pariaman 12 jiwa, Kabupaten Limapuluh Kota tidak ada yang meninggal namun 1.995 jiwa terdampak, dan di Kota Padang 2 jiwa meninggal dunia.

"Saat ini hari kelima tadi disampaikan data terbaru, sehingga kita masih punya waktu satu hari berdasarkan golden time tentu kita harus berdialog dengan ahli waris dan keluarga ditinggal apakah 20 orang ini sudah diikhlaskan atau belum sehingga kalo terima kita bisa hentikan pencarian dan evakuasi tapi kalau minta tetap dicari kita harus masih cari. Negara memberikan anggaran pencarian itu batasnya enam hari setelah itu di cover BNPB jadi tidak perlu khawatir," jelas Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (17/5/2024).

1. Pemda diminta bijak mengatur distribusi bantuan

Pencarian korban banjir lahar dingin Gunung Marapi. IDN Times/Andri NH

Suharyanto meminta agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengatur pendistribusian bantuan permakanan dan kebutuhan dasar kepada masyarakat. Sebab, proses penanganan tanggap darurat hingga masa transisi diperkirakan masih berlangsung beberapa hari ke depan,

"Sembako permakanan melimpah tolong dilihat kebutuhan yang lain seperti kebutuhan wanita, anak-anak, dan alat kebersihan, harus diadakan kalau kekurangan harus segera laporkan ke BNPB," ujarnya.

2. BNPB sebut percepatan penanganan penting dilakukan

Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, usai rapat koordinasi kebencanaan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (6/5/2024). (IDN Times)

Suharyanto menekankan pentingnya percepatan salah satunya yang dilakukan adalah penyelesaian pendataan kebutuhan akan relokasi warga yang rumahnya terdampak dengan rincian mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Selain itu, rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana juga agar di data.

"Pemerintah sudah memikirkan, merencanakan, dan tinggal melaksanakan tahapan selanjutnya untuk transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi yani pendataan akan kebutuhan relokasi, tolong ini segera dilakukan, sehingga dalam waktu dekat bisa diketahui mana yang direlokasi mana yang tidak," kata Suharyanto.

3. BNPB, PVMBG, dan BMKG lakukan pemetaan wilayah

Dampak Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi. Doc. IDN Times

Suharyanto juga mengatakan, BNPB bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan BMKG masih terus melakukan pemetaan wilayah mana saja di sekitar Gunungapi Marapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana khususnya daerah yang terdapat aliran sungai yang menjadi jalur aliran lahar dingin dari atas lereng Marapi. Termasuk menyiapkan lahan relokasi bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak.

"Tahap transisi sudah harus jalan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti akan di data mana yang harus di relokasi dan tidak dan Deputi IV BNPB ini yang menangani Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga sudah rapat teknis dan terus akan mendampingi pemerintah daerah, artinya yang menentukan nanti hingga ke pemerintah pusat," ujar Suharyanto.

Selain tempat tinggal, Kepala BNPB juga menyoroti mata pencaharian para warga terdampak yang direlokasi rumahnya. Suharyanto menekankan, pentingnya pemerintah daerah juga menyediakan sumber mata pencahariannya salah satunya adalah lahan yang bisa dimanfaatkan warga sebagai sarana perkebunan.

"Karena warga yang direlokasi pasti butuh tempat mencari nafkah juga jadi memang masyarakat di samping mendapat rumah juga mendapat kebun, ini perlu di lihat apakah di sebelah relokasi itu ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan," jelas Suharyanto.